Bekerja Melampaui Konstitusi

Gurat kegembiraan tersembul dari sebagian lapisan rakyat saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru, Joko Widodo – Jusuf Kalla. Mereka meyakini pasangan tersebut bakal menaklukkan satu demi satu persoalan ekonomi yang membelit bangsa. Pasca-krisis ekonomi 1997/1998, perekonomian telah kembali memeroleh keyakinan baru setelah pertumbuhan ekonomi mencapai titik yang cukup tinggi, meski belum bisa menyamai era 1970 – 1990-an awal. Demikian pula, penyakit laten ekonomi semacam inflasi bisa diredam. Namun, di balik itu tersembul aneka masalah yang tak kalah rumit, seperti defisit neraca perdagangan, ruang APBN yang sempit, mafia ekonomi yang makin kukuh, nilai tukar yang mudah bergejolak, dan ragam patologi sosial ekonomi yang sulit diberantas (pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan). Keadilan ekonomi mengemuka dengan lantang sebab ketimpangan kian parah. Di balik gemuruh capaian itulah terselip harapan pemerintahan baru dapat menumpas soal itu secara sistematis.

 

Instabilitas Ekonomi

Perekonomian selama 2014 ditandai oleh tiga hal penting. Pertama, efektivitas program-program ekonomi sangat rendah akibat fokus pemerintah kepada hajat politik yang meletihkan. Sepanjang 2014 terdapat peristiwa pemilu legislatif dan pemilihan presiden yang menghabiskan biaya, pikiran, waktu, dan tenaga. Presiden dan separuh menteri adalah figur penting di balik partai politik peserta pemilu. Implikasinya, sebagian besar waktu mereka tercurah kepada hajat politik tersebut. Agenda-agenda ekonomi yang penting, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan rakyat terinterupsi. Pola ini sebetulnya bukan hal yang baru karena selalu terjadi secara periodik dalam kurun 5 tahun sekali. Demikian pula problem yang selama ini banyak dikeluhkan pengusaha, seperti pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, nyaris tak bergerak ke arah yang lebih maju. Akibatnya bukan hanya peluang yang terbuang, tapi juga kesempatan yang tak bisa diciptakan.

Kedua, negara-negara yang selama ini menjadi penyangga pokok ekonomi nasional, seperti AS, Jepang, India, China, dan sebagian Eropa rontok satu demi satu. Negara-negara maju memang telah jatuh cukup lama, semenjak 2011 lalu. Namun, perlambatan ekonomi yang terjadi di India dan China telah memukul ekonomi nasional cukup berat. Ekspor ke China dan India sulit didongkrak, sementara pemerintah tak kuasa menahan laju impor sebab sebagian bahan baku industri berbasis dari luar negeri. Defisit neraca perdagangan masih terjadi hingga kini, padahal seharusnya tahun 2014 dapat dijadikan momentum pergerakan ekonomi. Sebaliknya, di pasar domestik struktur ekonomi juga tak kunjung membaik. Sektor industri makin tertekan sehingga kontribusi terhadap PDB terus turun. Komoditas ekspor masih terpaku kepada komoditas primer yang harganya murah dan fluktuatif. Kombinasi dari situasi global dan domestik itu telah menjepit ekonomi Indonesia.

Ketiga, instabilitas sektor keuangan mengemuka seiring perubahan kebijakan negara-negara maju. Arus balik modal tiba-tiba terjadi apabila isu tapering-off AS menyembul ke permukaan. Demikian pula hasrat The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga menjadi pemicu pergerakan modal. Faktor itu, ditambah dengan inflasi domestik yang tak sepenuhnya bisa dimitigasi karena kenaikan harga minyak pada Juli 2013, menyebabkan rupiah tertekan. Defisit neraca transaksi berjalan juga melebar karena impor minyak yang naik drastis, sementara ekspor komoditas non-migas tidak bisa dipacu. Para ekonom ramai-ramai mengusulkan kenaikan harga minyak sebagai jalan pintas mengurai persoalan tersebut. Namun, kenyataan tak seindah khalayan. Ketika harga minyak dinaikkan sekitar 30%, rupiah justru kian tertekan sebab masalahnya tak sesederhana itu. Perekembangan terkini menunjukkan bahwa rupiah mengalami pelemahan hingga akhir 2014.

 

Proyeksi Ekonomi 2015

Pada 2015 akan terdapat situasi yang berbeda ketimbang 2014. Harga minyak berada pada zona rendah sehingga dalam banyak sisi menguntungkan pemerintah. Subsidi BBM bisa ditekan dalam jumlah yang sangat rendah untuk memberi ruang fiskal yang lebih besar. Dunia industri juga diuntungkan karena harga energi yang turun akan mengurangi biaya produksi sehingga meningkatkan daya saing. Tentu saja sebuah kebijakan tak melulu memproduksi kelebihan, selalu ada ongkos di sisi yang lain. Akibat kenaikan harga BBM pada 2014, inflasi pada 2015 masih akan cukup tinggi (pada kisaran 6-7%). Pemerintah selama ini sulit mengendalikan inflasi di bawah 5%, kecuali apabila dibantu oleh harga energi dan pangan dunia yang rendah. Inflasi ini tentu akan menekan investasi akibat kenaikan tingkat suku bunga. Berita baiknya, pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara besar-besaran sehingga bisa menjadi kompensasi atas kenaikan inflasi, khususnya terkait peningkatan investasi.

Pada 2015 The Fed (bank sentral AS) akan menaikkan tingkat suku bunga dan telah mengurangi/menghentikan kebijakan quantitative easing. Implikasinya, bakal terjadi potensi arus modal keluar (capital outflow) yang lumayan besar sehingga makin memperlemah rupiah. Pada 2015 diproyeksikan rupiah akan berada pada kisaran Rp 12.000 – Rp 12.500/dolar. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,3 – 5,5%. Sumber pertumbuhan terpenting masih berasal dari konsumsi (rumah tangga) dan pengeluaran pemerintah. Investasi sedikit mengalami kenaikan karena perbaikan iklim investasi domestik (pembangunan infrastruktur, perizinan, dan penanganan mafia ekonomi), sedangkan ekspor masih terus tertekan sebab pasar global yang masih lesu. Peluang Indonesia adalah memanfaatkan pasar ekspor wilayah Amerika Latin dan Afrika. Di luar itu, pengurangan impor menjadi tantangan yang menarik, salah satunya dengan cara membangun industri yang berbasis bahan baku domestik.

Tapi, seperti dipahami, ekonomi bukanlah semata proyeksi, namun lebih penting lagi berbicara soal substansi yang mesti digapai. Pertumbuhan ekonomi yang tak terlampau tinggi itu dapat ditutup dengan pencapaian indikator sosial-ekonomi berbasis konstitusi, seperti penciptaan lapangan kerja (dengan basis sektor produktif padat karya yang tak banyak menyedot kapital), pengurangan kemiskinan yang impresif (eksekusi kebijakan reforma agraria, percepatan pembangunan sektor maritim, dan penguatan aset/modal), dan penanganan ketimpangan (pajak progresif, sistem jaminan sosial semesta, dan pembalikan liberalisasi ekonomi). Pemerintah harus mencukupi kebutuhan dasar hidup layak: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Apabila hal itu dapat ditambah dengan pelayanan publik yang lengkap, maka indikator kuantitatif yang kerap dijadikan patokan itu tak lagi terlalu relevan dipikirkan. Pemerintah mesti bekerja berdasarkan mandat konstitusi tersebut, syukur bila bisa melampauinya.

 

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*