Ahmad Erani Yustika

Sejarah ekonomi nasional mengenal tiga zona tabu kebijakan: beras, minyak, dan tanah. Maksudnya, ketiga “komoditas” itu mesti dipastikan terjaga secara adil, terjangkau, dan stabil. Beras adalah kebutuhan pangan primer seluruh kelompok masyarakat, khususnya kaum miskin. Minyak memengaruhi sebagian besar struktur produksi dan harga (khususnya pangan), tak hanya di sektor transportasi.Read More

“Waras dan “beras” adalah tiang terpenting bagi kaum miskin. Waras (sehat jasmani dan jiwa) adalah modal bagi mereka untuk bekerja saat ini, meski kadang tak ada kepastian esok hari. Jika sakit dan tak bisa bekerja, status hidup mereka langsung merosot. Jika semula berada dalam kelompok “hampir miskin”, akibat sakit merekaRead More

Pernyataan ini menggambarkan keadaan pasar secara tepat: pasar adalah refleksi dari eksistensi kekuasaan, sehingga pasar tidak hanya mengontrol tetapi juga dikontrol (Miller, 1988). Pasar mengontrol keseimbangan pasokan dan permintaan lewat sinyal harga. Jika harga naik, itu tanda pasokan mesti ditambah; demikian sebaliknya. Seluruh proses itu bisa dikoordinasi secara rapi olehRead More

Siklus ini terus berulang di sektor pertanian: panen tiba, produk melimpah, harga jatuh, dan komoditas yang tak (belum) terjual membusuk.  Separuh jawaban juga telah tersedia: tata niaga yang buruk dan inovasi/teknologi yang terbatas. Tata niaga dikuasai segelintir pelaku ekonomi yang mengontrol harga sepenuhnya, sedang pada saat yang bersamaan informasi petaniRead More

Di balik topik besar kebijakan ekonomi yang mendapatkan perhatian publik, terselip fakta penting yang luput dari pemberitaan. Daya beli petani terus merosot, khususnya usai kenaikan harga minyak/BBM pada November lalu. Nilai Tukar Petani (NTP) yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani turun dari 102,37 (November 2014) menjadi 101,32 (Desember 2014). NTP yangRead More

Pemerintah sudah mengambil posisi lugas: memilih mengorbankan subsidi BBM dan memindahkannya untuk belanja modal.  Pada tahun depan belanja modal akan ditambah sekitar Rp 200 triliun, setara dengan jumlah subsidi yang dikurangi. Belanja modal itu sebagian besar dipakai untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur dalam tempo 10 tahun terakhir dituduh menjadi akar persoalanRead More