Gemuruh Pembangunan dan Defisit Kesejahteraan

Tanpa disadari, pembangunan ekonomi nasional makin menjauh dari cita-cita konstitusi. Pertumbuhan ekonomi nasional dilaporkan terus meningkat, rasio utang terhadap PDB makin rendah (25%), inflasi lebih bisa dikendalikan (tak pernah lagi menyentuh dua digit), stabilitas makroekonomi terjaga, peringkat investasi membaik (investment grade), indeks kepercayaan konsumen kian tinggi, dan beberapa indikator lainnya menunjukkan kinerja yang dianggap menggembirakan. Atas perolehan capaian itu Indonesia kerap mendapatkan penghargaan dari luar negeri, karena dianggap sukses melakukan reformasi ekonomi. Namun, pemerintah mendapatkan sambutan dingin dari dalam negeri, bahkan memeroleh cemooh yang tiada henti, entah itu di media (cetak dan elektronik), panggung seminar, forum diskusi, maupun obrolan di warung-warung.  Tidak mudah menjelaskan ini semua, tapi sebagian deskripsi berikut ini barangkali dapat menjelaskan sebagian sumber masalah tersebut.

Defisit Kesejahteraan

Pembangunan ekonomi yang dikerjakan di Indonesia memang telah menghasilkan pertumbuhan yang lumayan mengesankan, namun dengan meninggalkan residu yang tidak kalah gawat, yakni kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Pertama, meskipun dana dan segepok kebijakan ekonomi sudah diproduksi untuk mengatasi masalah kemiskinan, tapi penurunan jumlah orang miskin tidak menunjukkan data yang impresif (Grafik 1). Pada 1990, persentase kemiskinan sebesar 15,1% atau setara 27,2 juta penduduk kala itu. Pada 2010, persentase penduduk miskin sebesar 13,33% (31,02 juta jiwa) dan 2011 turun lgi menajdi 12,49%. Jadi, selama 20 tahun terakhir bisa dikatakan tidak ada kemajuan dalam mengatasi kemiskinan karena persentase penduduk miskin tidak banyak mengalami penurunan. Hal ini terjadi sebagian disebabkan pemerintah alpa merumuskan kebijakan langsung (direct policies) yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan (poverty reduction).

Kedua, pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir justru menjadi lahan yang subur bagi peningkatan ketimpangan pendapatan. Rasio Gini (yang menjadi alat ukur ketimpangan pendapatan dari skala 0 sampai) menunjukkan peningkatan. Pada 2002 Rasio Gini baru 0,32; tapi pada 2010 telah melesat menjadi 0,38 (makin tinggi berarti kian timpang), seperti tergambar pada Grafik 2. Bahkan, pada 2011 Rasio Gini Indonesia mencetak rekor baru menjadi 0,41 (BPS, 2012). Ini berarti untuk pertama kalinya Rasio Gini di Indonesia masuk dalam ketimpangan menengah (jika di bawah 0,4 berarti ketimpangan rendah).  Dalam catatan statistik, semenjak Indonesia melakukan pembangunan secara sistematis pada 1966 tidak pernah angka Gini Rasio menembus 0,4.  Artinya, proses pembangunan makin dinikmati oleh sekelompok kelas ekonomi saja, yaitu kelas menengah ke atas. Dengan kata lain, jika kemiskinann absolut menurun (secara perlahan), maka kemiskinan relatif malah meningkat (defisit kesejahteraan).

Dalam perspektif kelembagaan kenyataan itu dapat dijelaskan lewat tiga argumen berikut: (i) terdapat tendensi kesenjangan antara inflasi dan upah minimum (provinsi) semakin tipis. Beberapa tahun lalu (misalnya 2001), persentase kenaikan upah minimum jauh lebih besar ketimbang inflasi, namun dalam beberapa tahun terakhir (misalnya 2008) proporsi kenaikan inflasi nyaris sama dengan kenaikan upah minimum; (ii) sektor riil (pertanian dan industri) pertumbuhannya makin tertinggal dibandingkan non-tradeable sector, padahal sektor riil menampung sekitar 55% dari total tenaga kerja;  dan (ii) liberalisasi keuangan hanya menjadi instrumen memutar dana dari satu saku ke saku lainnya (pemilik modal) tanpa memiliki dampak terhadap kegiatan ekonomi riil (investasi). Perekonomian memang tumbuh (dengan pemicu sektor keuangan), namun terus berputar pada segelintir pemangku modal/uang. Sekali lagi, liberalisasi keuangan tidak diimbangi dengan kelembagaan yang mengatur bagaimana seharusnya dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, pengangguran terbuka secara sistematis menunjukkan penurunan (meskipun amat pelan), tapi jumlah pekerja yang tergolong setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam per minggu) masih sangat besar, diperkirakan mencapai 30 juta jiwa. Lebih mengecewakan lagi, jumlah pekerja yang masuk ke sektor informal terus tumbuh sehingga saat ini mencapai hampir 65,76% dari total tenaga kerja (BPS, 2011), seperti terlihat pada Tabel 2. Gambaran ini tentu menunjukkan betapa rendahnya kualitas ketenagakerjaan Indonesia, meskipun jumlah pengangguran terus menurun. Keadaan ini akan terus bertahan tanpa perubahan strategi pembangunan dan desain kelembagaan  yang terukur. Fenomena ini terjadi antara lain karena faktor-faktor berikut: desain insentif yang tidak bekerja di sektor pertanian, mahalnya biaya izin usaha, perilaku rent-seeking dalam promosi sektor ekonomi, akses permodalan yang tidak berjalan maksimal, dan ketiadaan perlindungan hukum terhadap sektor informal.

Perombakan Kebijakan

Pertanyaannya, mengapa perekonomian nasional memproduksi patologi akut semacam itu? Sekurangnya terdapat beberapa penjelasan untuk menjawab itu. Pertama, seperti yang telah sedikit disampaikan di muka, pemerintah tidak terlalu menaruh perhatian terhadap sektor pertanian dan industri, padahal kedua sektor itu tempat sebagian besar penduduk bekerja. Sampai saat ini sektor pertanian kurang lebih menampung sekitar 43% tenaga kerja, dan sektor industri menyerap 12% tenaga kerja. Celakanya, kedua sektor itu tumbuh rendah dalam beberapa tahun terakhir. Seperti terlihat pada Tabel 3, pada 2011 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,5%; namun sektor pertanian hanya tumbuh 3%, sedangkan sektor industri 6,2%. Pertumbuhan sektor industri pengolahan (IP) itu sudah lumayan tinggi, karena sebelumnya sektor tersebut hanya tumbuh 4,48% dan hanya 2,16% (2009). Implikasinya jelas, pertumbuhan yang rendah di sektor pertanian dan industri menyebabkan sulit untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan.

Kedua, kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi memang cukup bagus, tapi itu hanya inflasi non-pangan dan non-energi. Catatan statistik menunjukkan inflasi pangan dan bahan makanan selalu menyumbang sekitar 30% dari total inflasi. Jika di tambah dengan inflasi energi (listrik dan minyak), maka sumbangan inflasi bisa mencapai sekitar 50-60%. Oleh karena itu, yang betul-betul relatif dapat dikendalikan pemerintah hanya inflasi di luar pangan dan energi. Sekadar contoh: dalam 5 tahun terakhir (2005-2010) harga beras naik 120%, kedelai 85%, telor 100%, cabai 120%, daging 90%, dan jagung 700%! Problemnya, sekitar 70% pengeluaran penduduk miskin habis untuk pangan, sehingga struktur inflasi yang sebagian besar disumbang oleh kenaikan harga pangan menggerogoti kesejahteraan orang miskin (bukan golongan kaya). Situasi ini terus berulang setiap tahun, khususnya pada momen puasa ramadhan dan lebaran seperti sekarang.

Ketiga, secara umum perekonomian nasional telah digadaikan ke asing. Hampir tidak ada sektor ekonomi tanpa penguasaan asing dalam jumlah yang siginifikan. Sebetulnya tidak ada hal yang tabu dengan asing, sepanjang sifatnya sekadar sebagai pelengkap, misalnya dalam kegiatan produksi, distribusi, dan investasi. Masalahnya, ketergantungan perekonomian nasional terhadap asing sudah sedemikian besar, sehingga sifatnya tidak lagi komplementer. Sedihnya, sektor ekonomi yang mestinya berdaulat sepenuhnya, seperti sektor pertanian, justru terperangkap dalam jebakan impor yang akut. Sebut saja: 53% garam, 60% kedelai, 30% daging, dan 70% susu harus diimpor. Jadi, ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga pangan sebagian bersumber dari ketidakmandirian produksi. Potret di sektor pertanian ini terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi lainnya, entah itu pertambangan, industri, keuangan, telekomunikasi, perdagangan, dan lainnya.

Dengan deskripsi tersebut mudah dipahami apabila seakan-akan di negeri ini pembangunan dikerjakan secara bergemuruh, tapi hasilnya malah defisit kesejahteraan (pada sebagian besar masyarakat). Surplus kesejahteraan hanya mengelompok pada sedikit orang, sehingga menimbulkan ketimpangan yang tak terperikan. Penduduk miskin pada 2010, misalnya, mencapai 31 juta dan hampir miskin sebanyak 22,90 juta jiwa. Pada 2011 penduduk miskin turun menjadi 30 juta, namun penduduk hampir miskin malah melonjak menjadi 27,12 juta (BPS, 2011). Jika pada 2010 jumlah penduduk miskin dan hampir miskin sebanyak 53,9 juta, maka pada 2011 meningkat menjadi 57,12 juta jiwa. Tak ada obat mujarab untuk mengobati luka ini, namun pemerintah harus merombak perekonomian ke jalur yang benar, yakni urus kembali pertanian dan industri, hentikan liberalisasi, promosikan koperasi dan usaha mikro/kecil, kurangi porsi asing, dan giring sektor keuangan untuk menyantuni sektor riil.  Tentu saja ini jalan terjal, tapi inilah amanah konstitusi yang tak dapat diganjal.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*