Harga Minyak dan Struktur APBN-P

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam konteks pembangunan ekonomi memang memiliki peran yang unik: meskipun kontribusinya tidak lebih dari 9% dalam pembentukan PDB (produk domestik bruto), namun keberadaannya sangat diperhitungkan dalam formulasi kebijakan ekonomi. Hal ini agak berbeda dengan turun naiknya investasi, perdagangan (ekspor-impor), maupun konsumsi rumah tangga (sebagai sesama unsur pencipta PDB) yang tidak terlalu menimbulkan hiruk pikuk pandangan ekonom maupun pengambil kebijakan. Sekurangnya hal ini terjadi oleh dua sebab: Pertama, APBN memuat asumsi-asumsi makroekonomi yang menjadi panduan masyarakat maupun pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekononi, setidaknya untuk masa setahun. Kedua, di dalam APBN terdapat pos subsidi yang pergerakannya memiliki efek yang luar biasa terhadap perekonomian, khususnya subsidi energi (minyak dan listrik). Subsidi energi ini menjadi penentu daya beli dan geliat ekonomi masyarakat.

Asumsi Makroekonomi
Sejak 2003 Indonesia sudah berada dalam zona importir neto minyak, sehingga setiap kenaikan harga minyak internasional selalu berdampak terhadap pembengkakan subsidi energi, baik minyak maupun listrik. Pada 2005, misalnya, subsidi minyak melesat menjadi Rp 95,6 triliun, padahal saat itu harga minyak nasional (premium, solar, dan minyak tanah) sudah dinaikkan dua kali pada Maret dan Oktober 2005 (dengan rata-rata kenaikan sekitar 110%). Puncak subsidi energi sendiri terjadi pada 2008 ketika pada Juli 2008 harga minyak internasional menembus harga US$ 145/barrel. Pada 2008 subsidi minyak sebesar Rp 139,1 triliun dan listrik Rp 83,9 triliun, sehingga total subsidi energi mencapai Rp 223 triliun. Hasilnya, pada 2005 inflasi meroket menjadi 17,11% dan 2008 sebesar 11,06%. Inilah yang kemudian memicu pelemahan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan tentu saja kenaikan angka kemiskinan. Pada 2005, misalnya, jumlah orang miskin meningkat sekitar 4 juta akibat kenaikan harga BBM tersebut.

Kejadian pada 2005 dan 2008 itu nampaknya kembali berulang sekarang, di mana saat ini harga minyak bertengger pada angka US$ 120/barrel. Dipastikan subsidi akan membengkak apabila pemerintah tidak menaikkan harga minyak nasional, sebab asumsi harga minyak yang dipatok dalam APBN 2012 adalah US$ 90/barrel. Dalam hitungan pemerintah, subsidi energi akan membengkak sekitar Rp 45-50 triliun jika harga minyak internasional rata-rata US$ 105/barrel. Jika skenario pemerintah ini benar, maka subsidi energi pada APBN 2012 akan menjadi Rp 213-218 triliun (dari semula dianggarkan Rp 168,5 triliun). Bagi pemerintah, subsidi energi sebesar itu tidak wajar karena dua anggapan pokok: neraca fiskal akan bengkak (sehingga diperlukan penambahan utang baru) dan penikmat subsidi minyak sebagian besar adalah kelompok masyarakat berpendapatan menengah-atas. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengajukan perubahan asumsi makroekonomi dan kenaikan harga minyak dalam APBN-P 2012.

Secara lebih detail, asumsi makroekonomi yang diajukan pemerintah adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,5% (semula 6,7%), inflasi 6-7% (sebelumnya 5,3%), harga minyak US$ 105/barrel (semula US$ 90/barrel), lifting minyak 910-940 ribu barrel (sebelumnya 950 ribu barrel), nilai tukar/kurs Rp 8900-9000/US$ (semula Rp 8800/US$), SPN 3 bulan tetap 6,0% (Kementerian Keuangan, 2012). Melihat perubahan asumsi harga minyak internasional yang diajukan pemerintah, kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga minyak (premium dan solar) sebesar Rp 1500. Jika perubahan itu disetujui DPR, maka proporsi subsidi dalam APBN-P 2012 akan mengalami perubahan dibandingkan APBN 2012. Sebelumnya, total subsidi energi hanya Rp 168,5 triliun, tapi setelah kenaikan harga minyak subsidi masih akan meningkat menjadi Rp 230,4 triliun. Lonjakan tertinggi dialami oleh kenaikan subsidi listrik yang naik dari Rp 44,9 triliun menjadi Rp Rp 93,05 triliun (meningkat lebih dari 100%).

APBN Vs. Makroekonomi
Sebelum APBN-P 2012 diketok, deskripsi APBN 2012 dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, porsi belanja birokrasi (belanja pegawai dan barang) mengambil bagian terbesar, yaitu sekitar 41,85% dari total belanja pemerintah pusat (setelah dikurangi dana transfer).  Setelah itu pos subsidi dan belanja modal menempati urutan berikutnya, yakni 20,64% dan 15,52%. Kedua, secara nominal belanja subsidi 2012 turun sekitar 11,95% ketimbang 2011, dengan rincian subsidi energi turun 13,69% dan subsidi non-energi 3,86%. Total, pada 2011 subsidi energi mencapai Rp 195,2 triliun dan subsidi non-energi Rp 41,9 triliun. Ketiga,  meskipun subsidi energi tiap tahun terus meningkat, tapi penerimaan migas nasional juga bertambah tiap tahun. Pada 2005, penerimaan migas baru mencapai Rp 138,9 triliun, namun pada 2010 penerimaan menjadi Rp 220 triliun. Selama kurun 2005-2010, rata-rata persentase subsidi energi terhadap total penerimaan migas mencapai 64% (minyak 44% dan listrik 20%).

Dengan perubahan asumsi harga minyak internasional menjadi US$ 105/barrel dan harga minyak nasional naik menjadi Rp 6000, tentu saja akan memiliki dampak terhadap postur APBN dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Menyangkut postur dan struktur APBN, pembengkakan subsidi energi (meskipun harga minyak sudah dinaikkan) menyebabkan defisit anggaran meningkat dari 1,5% menjadi sekitar 2,2%. Peningkatan defisit anggaran ini bukan cuma bersumber dari kenaikan subsidi energi, tapi juga akibat potensi penurunan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan pajak diproyeksikan turun Rp 20,83 triliun menjadi Rp 1.011,7 triliun. Tapi secara keseluruhan penerimaan negara dan hibah akan meningkat Rp 33 triliun (sehingga total menjadi Rp 1.344,4 triliun) akibat kenaikan penerimaan bea dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak/PNBP. Dengan postur baru ini, maka total subsidi diperkirakan mengambil porsi sekitar 24% dari total belanja pemerintah pusat.

Berikutnya, masalah akan timbul dari proyeksi kinerja makroekonomi. Indef memproyeksikan tanpa kenaikan BBM dan tarif daftar listrik (TDL) pun pertumbuhan ekonomi hanya 6,1-6,3%. Jika BBM naik Rp 1500, maka inflasi diperkirakan naik 3-3,5% dan pertumbuhan ekonomi anjlok sebesar 0,6% (menjadi 5,5%-5,7%). Kemerosotan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang turun dan investasi yang jatuh (akibat kenaikan suku bunga kredit). Tentu saja penurunan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi berpotensi meningkatkan kemiskinan, meskipun skema kompensasi sudah dijalankan. Jadi, proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dibikin pemerintah itu terlalu optimis, yang kemungkinan besar tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, APBN bisa diselamatkan tapi kinerja makroekonomi kemungkinan akan memburuk. Kita memang tidak berharap kondisi itu terjadi, tapi sayangnya kemampuan pemerintah untuk mengendalikan situasi ekonomi amat terbatas. Bahkan, ketika harga minyak belum dinaikkan harga barang saat ini sudah meningkat dan “penjarahan” BBM telah terjadi. Sejarah kembali berulang!

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*