Kabinet dan Ekspektasi Publik

Presiden telah mengumumkan kabinet pada Minggu sore dan esoknya langsung dilantik. Pengumuman kabinet itu sendiri mirip drama, karena sempat tertunda beberapa kali. Sebagian penundaan itu karena beberapa kandidat menteri yang diajukan mendapatkan catatan dari KPK/PPATK (dengan istilah diberi warna merah atau kuning). Di luar itu, tarik-menarik kepentingan terlihat kuat sehingga beberapa figur yang sebelunmya dianggap pasti “jadi”, ternyata tergeser dan diganti oleh orang lain yang sebelumnya tak terdengar masuk bursa. Bahkan, konon, sampai menit-menit menjelang pengumuman, bongkar pasang nama masih dilakukan. Sekarang kabinet telah terbentuk dan diangankan mereka langsung bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Satu hal yang laik diapresiasi dari proses pembentukan kabinet adalah keinginan presiden agar figur yang dipilih betul-betul bersih dari korupsi sehingga tak akan membebani kabinet ketika bekerja. Selebihnya, kita bisa menilai dari kecakapannya.

 

Platform Spektakuler

Pada masa kampanye, presiden menawarkan platform pembangunan yang monumental, yang dikenal dengan Trisakti. Pada bidang ekonomi konsep Trisakti itu tak lain adalah hasrat menjadikan ekonomi berdikari, yang ditandai oleh kedaulatan dan kemandirian ekonomi.  Saya merasa platform ini luhur dan spektakuler mengingat tidak mudah menggapai tujuan tersebut karena situasi ekonomi saat ini yang jauh dari kedaulatan dan kemandirian. Pada aras kebijakan, tak terbilang banyaknya kebijakan ekonomi masa silam yang dibuat bukan oleh semangat kepentingan nasional, tapi diselipi titipan dari kepentingan luar negeri. Aneka dokumen yang sebagian bisa diunduh lewat internet menunjukkan pembenaran atas dugaan tersebut. Sementara itu, secara empiris, kemandirian ekonomi juga makin jauh, antara lain ditampakkan oleh impor pangan dan energi yang membesar, penguasaan asing terhadap SDA dan sektor strategis lainnya, serta sektor keuangan dan lalu lintas modal yang terintegrasi dengan pasar internasional sehingga menjadi sumber instabilitas ekonomi.

Situasi itu menyebabkan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah sangat berat. Sekurangnya terdapat empat pekerjaan utama yang harus sigap dijawab dalam mewujudkan ekonomi berdikari. Pertama, memastikan sumber daya ekonomi domestik dikelola oleh bangsa sendiri dan diinduksi nilai tambah sehingga menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Tidak sepatutnya SDA dan sektor-sektor strategis diberikan secara cuma-cuma kepada bangsa lain sehingga menggerus kesempatan ekonomi warga negara sendiri. Kedua, optimalisasi anggaran negara, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, sebagai pengungkit kegiatan ekonomi. Reformasi pajak menjadi keniscayaan untuk menutup kebocoran penerimaan, sekaligus memastikan keadilan ekonomi tercipta. Dari sisi belanja, alokasi mengikuti prioritas pembangunan dan tidak digerogoti oleh belanja birokrasi yang dalam 10 tahun terakhir ini makin menggerus proporsi anggaran negara.

Ketiga, melakukan kajian ulang atas kebijakan ekonomi yang merugikan kepentingan nasional, khususnya terkait kebijakan liberalisasi yang dijalankan secara massif pasca-reformasi ekonomi. Banjir impor dan defisit neraca perdagangan merupakan dampak atas pilihan kebijakan keterbukaan ekonomi yang tak terukur tersebut. Pasar Indonesia sangat terbuka sehingga amat mudah barang/jasa dari negara lain yang masuk, sementara tanggul pertahanan ekonomi domestik amat rapuh. Keempat, memastikan sektor keuangan berdiri kokoh untuk melayani sektor domestik, khususnya sektor riil, dan tidak dijejali dengan aliran dana asing yang sifatnya spekulatif sehingga menjadi pemicu krisis. Sektor perbankan selama ini makin menjauh dari sektor riil dan usaha kecil. Mereka lebih sibuk menyantuni kebutuhan usaha besar dan sektor non-tradebale.  Pasar modal dan asuransi dikuasai asing, porsi pelaku ekonomi domestik masih kecil. Lalu lintas modal sangat bebas, sehingga tak ada penyaring yang bagus. Ini semua harus ditata kembali dengan visi kedaulatan dan kemandirian ekonomi.

 

Kabinet Ekonomi

Bagaimana dengan komposisi kabinet ekonomi yang telah diumumkan? Apakah bisa menjawab tantangan itu? Menteri Koordinator Perekonomian sekurangnya harus memiliki tiga sumber otoritas ini: kepemimpinan, kredibilitas, dan kecakapan. Kepemimpinan yang kuat sangat diharapkan karena harus mengkoordinasi kementerian teknis ekonomi, sehingga setiap kebijakan yang telah disepakati mesti dieksekusi secara cepat. Sementara itu, kredibilitas lebih banyak menyangkut pengalaman dan benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Pada aspek ini, Sofyan Djalil memiliki bobot yang bagus sehingga fungsi-fungsi tersebut diharapkan bisa berjalan. Bagaimana dengan kecakapan? Nampaknya dari wawasan korporasi cukup mumpuni, namun untuk isu-isu terkait makroekonomi, fiskal, dan moneter/keuangan butuh belajar lebih intensif. Langkah paling efektif adalah membentuk tim ekonomi yang kuat di bawahnya (deputi) sehingga isu-isu di atas dapat ditangani dengan semestinya.

Menteri Keuangan adalah figur yang cakap dan tahu masalah, namun bukanlah orang yang tepat dipercaya menduduki jabatan tersebut. Cakap karena tahu aspek fiskal secara baik, namun paradigma ekonominya berbeda dengan platform ekonomi yang diusung oleh presiden. Hasrat presiden untuk memberdayakan dan membongkar anggaran negara akan terhadang oleh pola pikir Menkeu yang selama ini nyaris tak pernah menyuarakan gagasan baru dalam penyusunan dan pengelolaan APBN. Untungnya, Kepala Bappenas diisi oleh figur yang punya pemikiran bukan “arus utama”, yang juga kebetulan bukan ekonom. Saya menganggap ini pilihan yang tepat apabila dikaitkan dengan paradgma pembangunan presiden. Andrinof Chaniago sudah lama melakukan advokasi kebijakan pembangunan (ekonomi) yang mengarahkan kepada penguatan ekonomi domestik, tak mengeksploitasi sumber daya alam, perimbangan Jawa dan Luar Jawa, dan pembangunan maritim melalui Visi Indonesia 2033.

Bagaimana dengan Kementerian BUMN, Pertanian, Industri, Perdagangan, dan Koperasi/UMKM?  Lima kementerian ini amat vital karena langsung bersentuhan dengan urat nadi ekonomi rakyat. Sayangnya, lima menteri pada pos tersebut tidak pernah bersentuhan dengan isu penguasaan negara dalam kegiatan ekonomi sesuai konstitusi, kedaulatan pangan, membangun pohon industri berbasis bahan baku lokal (sektor basis), menata perdagangan untuk kepentingan pelaku ekonomi nasional, dan mengarusutamakan koperasi/UMKM sebagai model pembangunan ekonomi. Posisi menteri perdagangan dan industri oleh sebagian ahli malah dianggap tertukar, yang mestinya Rachmat Gobel ditempatkan sebagai menteri perindustrian. Jadi, lima menteri ini mesti segera menguasai isu besar tugas kementeriannya selaras dengan platform yang diambil presiden. Dengan catatan tersebut, wajar bila ekspektasi publik terlihat muram terhadap konfigurasi kabinet ekonomi ini, namun itu semua harus dijadikan sebagai energi pendorong untuk membalik keraguan tersebut. Selamat bekerja!

 

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*