Ketimpangan Wilayah dan MP3EI

Skenario Capaian MP3EI
Kali ini, pemerintah kembali mendesain “proyek” MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), yang di dalamnya spirit pemerataan pembangunan antardaerah sangat kental. Proyek MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan tiga elemen utama, yakni (i) mengembangkan 6 koridor ekonomi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Bali-Nusa Tenggara); (ii) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi; dan (iii) memperkuat kemampuan SDM dan Iptek nasional. Di luar itu, MP3EI fokus ke dalam 8 kegiatan utama, yakni pertanian, industri, energi, pertambangan, kelautan, pariwisata, telematika, dan pengembangan kawasan strategis. Terakhir, MP3EI juga berambisi untuk membangun konektivitas antardaerah dengan melakukan konektivitas dalam tiga area, yaitu konektivitas fisik, kelembagaan, dan sosial budaya.

Jika dikaitkan dengan problem ketimpangan pembangunan wilayah, yang menjadi salah satu persoalan serius di negeri ini, maka prospek MP3EI dapat dianalisis dari dua skenario berikut. Pertama, koridor ekonomi dan konektivitas yang dibangun boleh jadi dapat menumbuhkan daerah-daerah yang selama ini tertinggal, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Tentu hal ini dengan syarat, di mana koridor ekonomi dan konektivitas yang dibangun diikuti dengan pengembangan komoditas dan nilai tambah di masing-masing wilayah sehingga terjadi interaksi ekonomi yang sepadan di antara daerah-daerah tersebut. Kedua, pemerataan kegiatan ekonomi antardaerah mungkin juga akan tercipta, tapi bila tidak diikuti dengan percepatan peningkatan kualitas IPM di luar Pulau Jawa, maka penikmat pembangunan itu tetap bukan masyarakat di daerah (mereka selamanya akan menjadi penonton pembangunan).

Dengan catatan tersebut, MP3EI secara konseptual memang memiliki prospek bagi perbaikan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Tetapi, jika tidak dilakukan secara hati-hati, maka yang terjadi bisa sebaliknya: kegiatan ekonomi hanya bergemuruh di pusat-pusat kota dan sebagian besar warganya makin terpinggir. Lebih menyedihkan lagi apabila proyek tersebut malah menjadi instrumen yang menyedot sumber daya ekonomi pada ”lini kedua” masing-masing wilayah, sehingga ketimpangan antarwilayah mungkin bisa berkurang, namun disparitas intra-wilayah justru makin menganga. Di luar soal itu, implementasi MP3EI akan berjalan efektif bila proyek ini dilakukan secara berkesinambungan, percepatan penanganan masalah lahan, perbaikan koordinasi antarkementerian, kesigapan pemerintah daerah, dan komitmen sumber pendanaan. Celakanya, jejak pemerintah dalam hal-hal tersebut menunjukkan bukti yang tidak bagus.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*