Korupsi Infrastruktur dan Ketimpangan Pembangunan

Agenda yang Terabaikan

Di luar soal-soal yang berkaitan dengan korupsi, terdapat tiga masalah besar yang menjadi batu kerikil pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pertama, terdapat tendensi yang jelas bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak terlalu ramah dengan sektor pertanian dan masyarakat pedesaan. Infrastruktur yang dibangun selama ini dan rencana yang akan datang lebih banyak diorientasikan pada pembangunan jalan (tol), listrik (di perkotaan dan sektor industri), dan lain-lain. Infrastruktur yang diarahkan langsung untuk kepentingan sektor pertanian, seperti bendungan, irigasi, jalan pedesaan, dan air bersih sangat sedikit jumlahnya. Padahal saat ini tidak kurang dari 40% irigasi dalam kondisi rusak, pasokan air kian kecil karena terbatasnya bendungan, dan tingkat pelayanan air bersih yang amat terbatas di pedesaan. Jadi, pembangunan infrastruktur sangat bias terhadap masyarakat perkotaan dan industri/jasa.

Kedua, kecemasan lainnya adalah tiadanya pemihakan yang nyata untuk melakukan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Saat ini sekitar 82% PDRB dikuasai Jawa dan Sumatera karena konsentrasi ekonomi terdapat di kedua pulau ini, khususnya Jawa. Terpusatnya kegiatan ekonomi itu salah satunya disebabkan konsentrasi infrastruktur di Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, upaya mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa tidak akan berhasil apabila infrastruktur tidak diarahkan ke luar Jawa. Sayangnya, langkah itu diabaikan oleh pemerintah. Dalam forum Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) yang diadakan oleh Kadin dan pemerintah pada pertengahan April 2011 lalu, terlihat sangat jelas ketimpangan rencana pembangunan itu, di mana dari 14 proyek infrastruktur yang hendak dibangun hanya ada 3 di luar Jawa (11 di Jawa).

Ketiga, saat ini pemerintah mengupayakan agar pembangunan infrastruktur memakai skema PPP (public-private partnership) karena keterbatasan anggaran. Tentu saja upaya ini sah dilakukan, namun ada baiknya dihitung manfaatnya di masa depan, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi, sebagian infrastruktur itu memiliki prospek untuk mendapatkan profit, seperti jalan tol. Oleh karena itu, hitungan yang lebih matang perlu dilakukan agar proyek tersebut sebagian besar labanya tidak jatuh ke sektor swasta. Berikutnya, infrastruktur yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti listrik, perlu didalami aspek sosialnya karena rakyat berhak mendapatkan layanan utuh dengan harga murah. Jika sebagian investasi dilakukan swasta, maka konsekuensinya kebijakan harga tidak sepenuhnya dapat ditentukan pemerintah dan menjadi tidak terjangkau rakyat (miskin).

Masih banyak persoalan menyangkut pembangunan infrastruktur di Indonesia, misalnya kapasitas birokrasi dan koordinasi pemerintah/kementerian, tapi sekurangnya soal-soal yang dibahas di muka telah mewakili sebagian besar masalah. Kasus korupsi perlu benar-benar disikapi pemerintah secara serius, karena hal itu membuat mutu infrastruktur menjadi sangat rendah (di samping kehilangan kesempatan memanfaatkan dana untuk kepentingan lain). Sementara itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah, pelibatan sektor swasta, dan pemihakan terhadap sektor pertanian/pedesaan harus diupayakan menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan infrastruktur. Ketiga hal ini akan turut memengaruhi kualitas pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Dengan jalan inilah pembangunan infrastruktur tidak hanya memiliki manfaat ekonomi, namun juga berfaedah menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Tags:

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*