Krisis Ekonomi dan Mutu Pembangunan

Jika menengok ke belakang, periode 2013 dan 2014 nanti nyaris mirip dengan situasi 2008 dan 2009 lalu. Pada paruh pertama 2008 perekonomian nasional diguncang oleh kenaikan harga minyak dan pangan sehingga ekonomi berjalan tersengal-sengal. Belum usai masalah harga minyak dan pangan ditangani, tiba-tiba datang bencana lain: krisis ekonomi yang dipicu oleh subprime mortgage di AS. Perekonomian nasional betul-betul guncang sehingga pada 2009 ekonomi hanya tumbuh 4,5%. pertumbuhan positif itu diselamatkan oleh konsumsi rumah tangga yang relatif stabil, tapi investasi dan ekspor jatuh dan tak terselamatkan. Pemerintah tak cukup tanggap untuk menangani persoalan tersebut karena pada 2008 para pejabat politik mulai menyiapkan perhelatan pemilu dan pada 2009 tak banyak yang bisa dikerjakan sebab puncak pelaksanaan pemilu terjadi. Pola inilah yang sekarang sedang terjadi, di mana krisis ekonomi global saat ini menerjang (dipicu soal fiskal di negara maju) dan persiapan pemilu sudah di depan mata.

Kalkulasi Ekonomi
Hampir semua lembaga ekonomi, domestik maupun internasional, menghitung ekonomi global dan nasional pada 2013 akan lebih baik ketimbang 2012, khususnya bila dilihat dari variabel pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar negara di zona euro akan tumbuh positif, kecuali Italia, dan Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,3-6,5% (Indef, 2012). Pemerintah sendiri membuat asumsi yang sangat optimis dengan mematok pertumbuhan ekonomi setinggi 6,8%, jauh di atas proyeksi Bank Dunia 6,3% dan Bank Indonesia 6,5%. Dari sisi moneter diperkirakan tingkat inflasi akan berada di kisaran 4,5-5,5% dan suku bunga SPN 3 bulan 5%. Inflasi yang relatif terkendali merupakan bahan baku yang bagus untuk menjaga stabilitas nilai tukar sehingga pada 2013 diperkirakan akan berada di kisaran Rp 9500/US$.  Demikian pula defisit fiskal tidak akan melebihi 2% sehingga masih dalam batas aman, meskipun sebetulnya pemerintah mempunyai kesempatan besar menjalankan anggaran berimbang dengan cara menaikkan penerimaan dan efisiensi belanja.

Meskipun defisit  anggaran bisa dijaga pada level yang aman, tapi dari sisi anggaran sendiri masalah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah sangat besar. Sekurangnya tiga agenda ini wajib diperbaiki pemerintah pada 2013. Pertama, penyerapan anggaran dipastikan harus sesuai dengan rencana sehingga sampai akhir tahun  sekurangnya penyerapan mencapai 98%. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari inoptimalisasi penyerapan anggaran, salah satunya fungsi stimulasi ekonomi menjadi berkurang. Kedua, pemerintah harus memastikan penyerapan anggaran proporsional pada maaing-masing triwulan sehingga kualitas program/proyek bisa diimplementasikan dengan kualitas yang bagus. Sampai sekarang rata-rata sekitar 43% anggaran diserap pada triwulan terakhir. Ketiga, pemanfaatan anggaran perlu direvisi dalam APBN-P dengan merealokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih sensitif untuk mengurangi problem pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Investasi pada 2013 diproyeksikan masih akan tumbuh dengan cukup bagus, sebab faktor pasar yang besar, sumber daya ekonomi yang dimiliki, dan stabilitas politik masih menjadi keunggulan penting Indonesia dibanding negara lain, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sungguh pun begitu, pemerintah juga perlu bekerja keras memerbaiki kualitas investasi ke depan. Investasi yang ditanam di Indonesia lebih banyak mengikuti keinginan pasar (market driven) ketimbang mengikuti arahan pemerintah. Peta jalan investasi mesti dibuat secara komprehensif dan ditegakkan di lapangan sehingga setiap investasi yang ditanam, baik domestik maupun asing, harus tunduk terhadap peta jalan investasi tersebut. Lainnya, dominasi investasi asing harus dikurangi sehingga pada 2013 perlu ditarget sumbangannya maksimal 65% dari total investasi. Demikian pula, investasi asing seyogyanya ditutup untuk kegiatan penanaman modal di sektor sumber daya alam karena nilainya yang strategis bagi ekonomi nasional.

Perdagangan Internasional
Krisis ekonomi global masih akan menjadi masalah besar untuk mendongkrak kinerja perekonomian, khususnya dari sisi ekspor. Meskipun negara maju pertumbuhan ekonominya lebih bagus dibanding tahun ini, namun secara umum permintaan barang/jasa belum akan meningkat cukup signifikan pada 2013. Pemerintah nampaknya tidak akan bisa mengatasi persoalan ini dalam jangka pendek. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah konsentrasi saja dalam dua hal pokok ini. Pertama, pastikan investasi domestik dilakukan untuk mengolah bahan baku sehingga memiliki nilai tambah dan mendukung upaya diversifikasi produk. Jika ini dijalankan, maka tidak akan sulit bagi pemerintah memanfaatkan pasar ekonomi global ketika momentum krisis ekonomi telah lewat. Kedua, impor bahan baku mesti dikurangi secara drastis dengan memberikan sistem insentif dan disinsentif (baik fiskal maupun nonfiskal) atas industri nasional.

Lebih dari itu, krisis ekonomit global juga menggerogoti ekonomi nasional dari sisi sektor keuangan. Sampai saat ini sektor keuangan, khususnya perbankan, belum optimal mendukung pergerakan sektor riil karena tiga sebab berikut: (1) tingkat suku bunga yang masih tinggi, hampir dua kali lipat dari negara-negara lain akibat pengenaan NIM yang cukup tinggi. Bank Indonesia harus mencari jalan terrbaik untuk bisa menurunkan tingkat suku bunga ini; (2) sebagian besar kredit mengalir ke sektor nontradeable, sekitar 75%, sehingga sektor industri dan pertanian kembang kempis untuk memerankan sebagai penyerap tenaga kerja dan menyejahterakan pekerja yang berada di dua sektor tersebut; dan (3) sumbangan sektor perbankan ke UMKM masih sangat rendah, hanya sekitar 21% dari total kredit. Padahal negara lain, seperti Malaysia dan Thailand, porsi kredit UMKM terhadap total kredit mencapai di atas 35%. Tiga tantangan ini yang mesti segera dipecahkan.

Di atas segalanya, tak jemu-jemunya kita sampaikan, bahwa masalah perekonomian saat ini adalah soal kualitas pembangunan yang amat buruk akibat hanya segelintir warga yang dimanjakan oleh hasil-hasil pembangunan. Angka Gini Rasio yang mengukur ketimpangan pendapatan meningkat, bahkan ke level yang belum dialami sebelumnya. Kepemilikan aset produktif yamg dimiliki rakyat, misalnya petani, kian terbatas. Rata-rata kepemilikan lahan rumah tangga petani jauh di bawah 0,5 hektar. Sebaliknya, korporasi besar makin menggenggam kepemilikan lahan-lahan perkebunan, tambang, dan lain sebagainya sehingga dengan mudah mengakumulasi kekayaan. Tidak mudah untuk mengatasi ini, tapi pemerintah harus mulai mencicil sejak sekarang, antara lain menerapkan reforma agraria, pembatasan kepemilikan lahan korporasi, dan mempercepat pembangunan sektor pertanian/industri. Langkah ini jika diterapkan secara sistematis dan konsisten pasti akan menyumbang bagi perbaikan mutu pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Semoga persiapan pemilu tahun depan tidak akan memenggal harapan ini.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

 

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*