Mengarungi Turbulensi Ekonomi

Pemerintahan Jokowi – Kalla bergerak sigap mengatasi sumbatan-sumbatan ekonomi yang dianggap sebagai penekan pembangunan. Kebijakan cepat yang paling dramatis tentu menaikkan harga minyak (BBM). Seperti diduga, keputusan itu memantik gelombang protes karena dianggap tidak peduli dengan kepentingan rakyat. Meski pemerintah bilang kebijakan itu justru membela kepentingan rakyat bawah (dengan argumen subsidi sebagian besar dinikmati golongan kaya), tetap tak menyurutkan penolakan tersebut. Sebabnya, dampak kenaikan harga BBM yang paling terasa adalah membumbungnya tarif transportasi (publik) dan harga pangan yang memberatkan rakyat kecil. Di luar itu, pemerintah telah memulai penyederhanaan izin investasi, mengatasi mafia migas (dengan membentuk tim reformasi migas), melenyapkan pencurian ikan (dengan cara membakar kapal ilegal yang tertangkap), penghematan anggaran (mengurangi perjalanan dinas dan rapat di hotel), dan lain-lain.

 

Tekanan Pertumbuhan Ekonomi

Kesigapan pemerintah itu cukup menjanjikan karena selama ini salah satu problem yang menghambat pembangunan adalah lambannya pembuatan keputusan. Namun, kecepatan itu mesti diimbangi dengan panduan visi pembangunan seperti yang telah dicanangkan pemerintah. Ulasan prospek ekonomi 2015 ada baiknya dimulai terlebih dulu dengan mencermati perkembangan ekonomi terkini, khususnya 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi sejak 2011 terus mengalami penurunan sebagai dampak turbulensi ekonomi dunia. Indonesia sulit berkelit karena interaksi yang pekat dengan negara lain, khususnya kawasan Asia, Eropa, dan AS. Pada 2014 pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya pada kisaran 5,1%; pertumbuhan terendah sejak 2009. Konsumsi dan belanja pemerintah stabil dan menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi nasional, namun perdagangan (ekspor-impor) dan investasi mengalami penurunan cukup tajam. Pada kedua variabel itulah agenda pemerintah dipertaruhkan tahun depan.

Neraca perdagangan defisit sejak 2012 yang bersumber dari empat sebab utama: (i) ekspor tertekan akibat krisis ekonomi global sehingga permintaan barang/jasa berkurang; (ii) harga komoditas primer anjlok, padahal ekspor Indonesia sangat tergantung dari komoditas tersebut; (iii) impor membengkak karena sebagian bahan baku sektor industri tidak berbasis sumber daya domestik; dan (iv) kenaikan impor BBM karena permintaan domestik yang terus meningkat, sementara produksi dalam negeri turun. Pada 2012 neraca perdagangan untuk pertama kali defisit mencapai US$ 1,6 miliar dan meningkat menjadi US$ 4,07 miliar pada 2013. Sampai Oktober 2014 neraca perdagangan masih defisit US$ 1,6 miliar (BPS, 2014). Situasi ekonomi dunia 2015 hanya membaik sedikit, sehingga kemampuan pemerintah mendongkrak ekspor sangat ditentukan oleh tiga upaya ini: (a) memerbaiki struktur industri domestik sehingga lebih banyak komoditas olahan yang dijual; (b) diversifikasi negara tujuan ekspor; dan (c) mengurangi bahan baku impor dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Terkait dengan investasi, pertumbuhannya memang menunjukkan penurunan sejak 2011, seperti yang juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi. Pada 2010 PMA (Penanaman Modal Asing) tumbuh 49,9% dan turun menjadi 16,5% (2013). Hal yang sama juga terjadi pada PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), di mana pada 2010 tumbuh 60,3% dan turun menjadi 39% (2013). Realitas pahit ini masih ditambah dengan inefisensi investasi yang terus meningkat dilihat dari indikator ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Pada 2010 ICOR masih pada kisaran 4,1, namun pada 2013 telah melonjak menjadi 4,5 (BKPM dan BPS 2010-2013, diolah). Pemerintah merespons penurunan investasi (khususnya PMA) dengan mengundang secara intensif investor asing dalam berbagai forum internasional. Pemerintah harus hati-hati dengan langkah ini sebab bisa bertabrakan dengan janji kemandirian ekonomi pada masa kampanye. Sementara itu, efisiensi investasi akan diperbaiki dengan pembangunan infrastruktur secara masif.

 

Reformasi Fiskal

Diluar urusan perdagangan dan investasi, pemerintah disibukkan dengan perkara reformasi fiskal. Anggaran negara ini selama ini mengidap masalah inefisiensi belanja dan inoptimalisasi penerimaan. Di luar itu, alokasi belanja salah arah dan efektivitas program amat diragukan keberhasilannya, meskipun sebagian program penyerapannya telah mencapai 100%. Tengok saja fakta ini. Pada 2005, belanja modal 6,45% dari APBN (2005) dan naik menjadi 10,96 (2013); subsidi energi 20,50% (2005) turun menjadi 18,15% (2013); dan pembayaran utang 12,79% (2005) anjlok menjadi 6,85% (2013). Alokasi belanja birokrasi (belanja pegawai dan barang) sebesar 16,37% dan melonjak menjadi 23,71% pada 2013 [LKPP 2005-2013, diolah]. Data ini menarik sebab alokasi belanja modal meningkat, pembayaran utang turun separuh persentasenya, subsidi energi relatif stabil, tapi belanja birokrasi melesat kenaikannya. Oleh karena itu, reformasi fiskal tahun depan harus menyasar belanja birokrasi secara signifikan.

Sektor keuangan juga menjadi tantangan yang lumayan berat bagi pemerintah karena selama ini mereka menikmati kebijakan yang longgar. Sektor perbankan dibiarkan asik menyantuni sektor non-tradeable, sehingga sektor riil hanya mendapatkan jatah kredit yang sangat kecil (terus turun dalam 10 tahun terakhir, khususnya ke sektor industri). Tidak heran apabila keadaan itu menyebabkan sektor industri sesak napas akibat asupan dana yang seret. Sebaliknya, sektor perbankan terus memupuk laba yang fantastis karena mengenakan tinggi suku bunga kredit yang tinggi, sedangkan bunga deposito cukup rendah. Di antara negara-negara Asean net interest margin (NIM) perbankan di Indonesia sangat tinggi, pada kisaran 5,6%; padahal di negara lain di bawah 3%. Tahun lalu NIM sudah agak turun, tapi masih di kisaran 4,8%. NIM yang tinggi itu sangat mungkin juga dimaksudkan untuk menutup inefisiensi operasional perbankan, yang tahun lalu sekitar 74% (padahal idealnya 40-60%).

Terakhir, tentu saja pemerintah harus berjibaku menuntaskan soal-soal yang tak terkait langsung dengan urusan ekonomi, namun pengaruhnya sangat besar. Pertama, stabilitas politik menjadi pertempuran karena bisa menjadi pengganggu efektivitas pemerintah, baik terkait anggaran maupun produksi/eksekusi kebijakan. Kasus di Thailand merupakan contoh paling nampak, sehingga banyak investasi yang lari dari negara tersebut. Kedua, inefisiensi birokrasi mesti dibenahi secara sistematis karena selama ini menjadi benalu ekonomi. Birokrasi bukan hanya menggerogoti anggaran, tapi juga pelayanan publik yang seret, seperti izin usaha yang lama, mahal, dan rumit. Ketiga, korupsi menjadi faktor disalokasi sumber daya ekonomi, baik terkait langsung dengan anggaran maupun kebijakan yang salah arah. Efek jera tak juga muncul meski pejabat puncak telah banyak yang menjadi tersangka, seperti menteri, gubernur, dan bupati. Sebagian carut marut perkara ekonomi tersebut terhubung dengan soal korupsi ini.

 

Proyeksi Ekonomi 2015

Melihat tantangan di atas, baik domestik maupun luar negeri, harapan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% rasanya berat sekali. Pertumbuhan ekonomi 2015 hanya akan berada pada kisaran 5,3-5,6%. Investasi belum akan meningkat tajam tahun depan, demikian pula ekspor. Dari sisi investasi, peningkatannya disumbangkan dari kepastian usaha dan izin usaha yang lebih baik. Keduanya bisa diperbaiki cukup cepat. Sementara itu, investasi belum dapat digenjot dari perbaikan infrastruktur yang baru akan mulai dibangun tahun depan. Beberapa infrastruktur mungkin sudah selesai akhir tahun depan, sehingga baru dapat dilihat dampaknya pada 2016. Bahkan, beberapa infrastruktur butuh waktu pembangunan yang lama, karena menyangkut persiapan (pembebasan lahan) dan pengerjaan yang lama. Hal yang sama juga terjadi pada ekspor, di mana penguatan struktur industri butuh waktu karena proses pengolahan memerlukan aneka insentif yang membutuhkan tempo penyiapannya.

Inflasi 2015 juga masih tinggi pada kisaran 6-7%. Inflasi tersebut terseret dari gelombang kenaikan harga BBM beberapa waktu, sehingga dampaknya masih akan terasa pada Januari-Februari 2015. Pengaruh depresiasi rupiah juga menjadi faktor pemicu inflasi dari sisi impor. Impor Indonesia masih cukup tinggi untuk keperluan bahan baku dan itu menyebabkan harga barang menjadi mahal.  Jika ini terus terjadi, maka tingkat suku bunga (kredit) tidak bisa diturunkan sehingga makin menekan investasi. Oleh karena itu, pemerintah harus berjibaku menjaga inflasi agar tidak lebih tinggi dari 7%. Selebihnya, nilai tukar sepanjang 2015 akan berada di kisaran Rp 11.800 – Rp 12.250. Pemerintah punya ruang untuk memerkuat rupiah asalkan defisit transaksi berjalan bisa ditekan (baik dari sumber neraca barang, jasa, maupun modal), inflasi dapat dimitigasi secara baik, dan instabilitas sektor keuangan dihindari. Ini tentu saja pekerjaan yang tak mudah di tengah awan turbulensi ekonomi global.

Situasi itu menyebabkan prospek penurunan kemiskinan dan pengangguran juga tak terlampau bagus. Kemiskinan pada awal tahun depan (Maret 2015) kemungkin naik tipis pada angka 11,4% (tahun lalu 11,25%). Kenaikan ini lebih banyak disumbang oleh kebijakan penaikan harga BBM dengan dampak ikutan kenaikan inflasi. Sementara itu, angka pengangguran yang saat ini 5,7% (Februari 2014) agak sulit diturunkan tahun depan apabila pertumbuhan investasi masih tertahan. Dengan prospek pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3-56%, maka pengangguran kemungkinan hanya akan turun tipis menjadi 5,5%. Dengan situasi tersebut, amat disarankan pemerintah memprioritaskan pembangunan sektor pertanian dan industri padat karya. Kedua sektor ini memiliki elastisitas yang tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga efektif menurunkan kemiskinan dan pengangguran (juga ketimpangan). Pilihan kebijakan pemerintah memang tidak banyak, tapi selalu ada jalan keluar dari belitan masalah.

 

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*