Pelajaran Arus Balik Ekonomi

Awal April 2012 lalu saya melakukan pertemuan dengan Bank Sentral Ceko (Ceska Narodni Banka) di Praha dan Bank Sentral Hungaria (Magyar Nemzeti Bank) di Budapest untuk mendiskusikan problem defisit anggaran bank sentral. Dari pertemuan itu tersembul banyak informasi menarik tentang bekas negara sosialis tersebut. Informasi itu tidak lain adalah mengenai totalitas dua negara itu dalam mereformasi ekonomi menuju penerapan liberalisasi. Di Ceko, misalnya, terdapat 44 bank dan hanya 2 bank dimiliki pemerintah, selebihnya adalah bank asing (42). Hal yang sama juga terjadi di Hungaria, yang mempunyai 42 bank dengan komposisi 1 bank pemerintah (Development Bank), 5 bank nasional swasta, dan selebihnya bank asing. Secara lebih detail, 70% sektor keuangan, 90% telekomunikasi, dan 60% industri di Hungaria dikuasai asing. Hampir tidak ada jejak sosialisme yang tersisa dikedua negara tersebut, semuanya mengadopsi ornamen kapitalisme yang berbasis pasar bebas. Model yang sama, saya kira, juga terjadi di negara Eropa Timur dan Tengah lainnya.

Ceko dan Hungaria
Pada saat sosialisme ambruk, yang ditandai dengan hancurnya Uni Soviet (1989) dan reunifikasi Jerman Barat dan Timur (1991), negara-negara di kawasan Eropa Timur serentak melakukan reformasi ekonomi secara radikal dengan pemandu IMF dan Bank Dunia, yang kemudian dikenal dengan istilah “big bang reform”. Reformasi ini dilakukan secara drastis dengan agenda liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi. Perekonomian yang semula seluruhnya dikendalikan negara, saat itu secara cepat dipindahkan ke sektor privat dengan intensitas yang sangat masif. Sebelum reformasi ekonomi, 95% perekonomian Ceko kontrol harganya dipegang pemerintah. Setelah implementasi reformasi ekonomi, kontrol harga itu dilucuti satu per satu hingga hanya menyisakan hal-hal yang dianggap strategis, seperti sektor pendidikan. Bahkan jumlah subsidi pendidikan pun makin dikurangi, sehingga beberapa kelompok masyarakat (khususnya golongan menengah-bawah) merasakan biaya pendidikan kian tidak terjangkau.

Ajaibnya, bisa dikatakan Hungaria dan Ceko relatif berhasil dalam mengadopsi kapitalisme itu, setidaknya dilihat dari pertumbuhan pendapatan per kapita, gini rasio (mengukur ketimpangan pendapatan), dan stabilitas makroekonomi (seperti inflasi dan manajemen utang). Bahkan, kedua negara tersebut jauh lebih kuat ekonominya ketimbang negara-negara Eropa Barat yang ekonominya rontok diterjang krisis saat ini. Situasi ini agak mengherankan mengingat secara keseluruhan reformasi ekonomi di Eropa Timur tidak dapat dikatakan sukses, seperti yang terjadi di Slovakia, Lituania, Estonia, Latvia, bahkan juga Rusia sekalipun. Hal ini berbeda dengan reformasi ekonomi yang dikerjakan di Asia (Timur) dengan menggunakan model penahapan terukur (gradual approach) dan dianggap lebih berhasil ketimbang Eropa Timur. Negara-negara Asia melakukan privatisasi dan liberalisasi secara hati-hati untuk menghindari guncangan ekonomi. Jadi, secara model Asia memang lebih menjanjikan.

Sekurangnya terdapat dua penjelasan atas fenomena Ceko dan Hungaria tersebut. Pertama, kedua negara itu memiliki kaki sektor industri dan jasa yang sangat kuat sehingga bisa menjadi penyangga ekonomi yang kokoh. Ceko mempunyai industri baja, besi, kimia, tekstil, pertahanan, dan lain-lain yang kukuh meskipun pasca-reformasi ekonomi sempat kehilangan pasar ekspor tradisionalnya, yakni Rusia. Hal yang sama juga terjadi di Hungaria, di mana sektor jasa sangat maju. Sektor pariwisata di Hungaria sangat kuat, sehingga turis yang datang mencapai 4 kali lipat dari jumlah penduduk, (jumlah penduduk sekitar 10 juta). Kedua, privatisasi yang ditempuh agak unik. Di Ceko model privatisasi yang dipilih adalah “voucher privatization system”, yaitu memberi prioritas bagi warga negara (bukan korporasi) untuk membeli saham. Sehingga, perpindahan aset negara itu tidak dimonopoli perusahaan. Hasilnya, pendapatan per kapita cukup tinggi tapi ketimpangan pendapatannya rendah.

Fenomena Perancis
Pola yang berbeda ditempuh Perancis saat ini. Negeri yang dulu nafas sosialismenya sangat kuat, dalam 10 tahun terakhir juga melakukan liberalisasi sangat cepat. Tapi, krisis ekonomi sejak 2009 lalu membuat negara tersebut berbalik arah untuk mengendalikan ekonomi pasar dan meregulasi kembali ekonominya. Nicolas Sarkozi, yang sekarang sedang menghadapi kompetitor berat untuk bertarung memperebutkan kursi presiden melawan Francois Hollande, hendak mengembalikan Perancis kepada ekonomi yang lebih “protektif” dan “regulatif”, seperti kampanye pengenaan pajak minimum korporasi, kenaikan value added tax, menciptakan 200 ribu tempat penitipan anak, dan reformasi sistem kesehatan. Sarkozi juga bertekad menekan rasio utang terhadap GDP (pada 2011 mencapai 85,8%), setelah dalam 4 tahun masa pemerintahannya (sejak 2007) jumlah utang membengkak US$ 786 miliar. Tradisi utang itulah yang menyebabkan anggaran pemerintah defisit sangat besar, di mana tahun lalu mencapai 5,2% (The Wall Street Journal, 13-15 April 2012).

Sementara itu, Hollande -yang memang berasal dari Partai Sosialis- mengusung spirit sosialisme dalam pertarungan presiden tersebut. Aneka paket kebijakan ekonomi sudah dirancang jika dia memenangkan peperangan itu, semisal anggaran berimbang pada 2017, pengenalan 75% pajak pertambahan pendapatan di atas 1 juta Euro, menggaji 60 ribu pegawai negeri di sektor pendidikan, dan rasio utang terhadap GDP menjadi 46,8% pada 2015. Kecemasan terhadap penyakit kapitalisme itu tidak hanya pada level negara, tapi juga di sektor rumah tangga/RT. Di Eropa Barat, rata-rata rasio utang RT terhadap pendapatan pada 2010 luar biasa tinggi, misalnya di Denmark mencapai 268%, Belanda 249%, Inggris 143%, Jerman 89%, dan Italia 65% (Eurostat, 2011). Ini menunjukkan betapa konsumerisme menjadi wabah sehingga merusak sendi ekonomi RT. Ceko dan Hungaria sekarang terlihat makin maju dengan pilihan ekonomi pasarnya, namun pengalaman negara-negara Eropa Barat itu semoga menjadi pembelajaran yang baik. Indonesia, saya rasa, sekarang juga dalam posisi mirip Ceko dan Hungaria.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*