Pertumbuhan dan Defisit Kesejahteraan

BPS (Badan Pusat Statistik) telah mengumumkan secara lengkap kinerja ekonomi 2011. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi 2011 mencapai 6,5%. Dengan pertumbuhan sebesar itu, Produk Domestik Bruto/PDB menjadi sebesar Rp 7.427 triliun.  Jika dibagi dengan jumlah penduduk, maka pendapatan per kapita penduduk Indonesia 2011 sebesar US$ 3.542. Pendapatan per kapita itu meningkat 17,7% daripada tahun sebelumnya yang sebesar US$ 3010. Kedua, secara sektoral donasi terbesar disumbang oleh sektor industri pengolahan (24,3%); pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (14,7%); perdagangan, hotel, dan restoran (13,8%); pertambangan dan penggalian (11,9%); konstruksi (10,2%); jasa-jasa (10,5%), keuangan, realestat, dan jasa perusahaan (7,2%); pengangkutan dan komunikasi (6,6%); dan listrik, gas, dan air bersih (0,8%).  Data ini memerlihatkan sektor industri dan pertanian (dalam arti luas) masih menjadi penyokong terbesar ekonomi nasional.

Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi pertumbuhan sektoral, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 10,7%; diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran 9,2%; dan sektor keuangan, realestat, dan jasa perusahaan 6,8%. Sementara itu, sektor industri pengolahan tumbuh 5,56%, meningkat daripada 2010 yang tumbuh 4,5%. Hal yang sama juga terjadi di sektor pertanian, yang pertumbuhannya jauh di bawah pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, pola pertumbuhan sektoral melanjutkan tradisi beberapa tahun terakhir yang didominas oleh non-tradeable sector. Apabila dilihat dari sisi penggunaan pengeluaran, pertumbuhan PDB 2011 berasal dari pengeluaran rumah tangga 4,7%; pengeluaran sumber pemerintah 3,2%; pembentukan modal tetap bruto/PMTB atau investasi fisik 8,8%; ekspor 13,6%; dan impor 13,3%. Seterusnya, PDB 2011 dipakai untuk memenuhi konsumsi rumah tangga 54,6%; konsumsi pemerintah 9%; PMTB 32%; ekspor 26,3%; dan impor 24,9%.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada 2011 tersebut meneruskan tradisi pertumbuhan ekonomi di atas 6% sejak 2007, kecuali diinterupasi pada 2009 akibat krisis ekonomi dunia. Pada 2007 pertumbuhan ekonomi 6,35%; setelah itu pada 2008 (6,02%), 2009 (4,63%), dan 2010 (6,19%). Meskipun pertumbuhan ekonomi ini relatif tinggi, namun banyak pihak yang belum puas karena sebetulnya peluang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi terbentang luas. Namun, akibat kegagalan pemerintah membangun infrastruktur, kelambanan perizinan, dan kerumitan pembebasan lahan membuat kegiatan ekonomi tidak bisa digenjot secara cepat. Berkat pertumbuhan ekonomi tersebut, PDB juga terus meningkat tiap tahun, misalnya pada 2007 PDB baru sebesar Rp 3.950 triliun, 2008 (Rp 4.949 triliun), 2009 (Rp 5.606 triliun), dan 2010 (Rp 6.436 triliun). Jadi, rata-rata tiap tahun PDB naik sekitar Rp 800 triliun.

Berikutnya, problem pertumbuhan bisa dilihat dari struktur sumbangan sektoral. Sektor industri pengolahan donasinya terhadap PDB terus merosot sejak 5 tahun terakhir. Misalnya, pada 2009 sektor tersebut masih menyumbang 26,4% terhadap PDB, tapi pada 2011 turun tinggal 24,3%. Sektor pertanian juga jatuh sumbangannya, di mana pada 2010 masih sebesar 15,3%, tapi pada 2011 tinggal 14,7%. Khusus sektor pertanian ini sebetulnya tidak terlalu masalah kontribusinya terhadap PDB menurun asalkan diikuti dengan penurunan beban tenaga kerja/TK di sektor tersebut. Masalahnya, penurunan kontribusi terhadap PDB tidak selaras dengan penurunan penyerapan TK di sektor pertanian. Dalam situasi di mana masalah pengangguran menjadi isu pembangunan saat ini, maka penurunan donasi sektor industri pengolahan dan pertanian terhadap PDB merupakan berita buruk, karena kedua sektor ini menjadi penyerap TK terbesar.

Intensitas Ketimpangan

Dengan seluruh gambaran kinerja makroekonojmi 2011 tersebut, maka di dalamnya masih menyembulkan soal lama yang tidak terurai hingga kini, yaitu soal ketimpangan. Ketimpangan di Indonesia bisa dilihat dari tiga sisi, yaitu ketimpangan sektoral, daerah, dan individu. Ketimpangan sektoral sudah terlihat dengan jelas dari paparan di atas, di mana sektor non-tradeable menikmati pertumbuhan yang tinggi, sebaliknya sektor industri, pertanian, dan pertambangan pertumbuhannya relatif rendah. Hal ini yang kemudian memicu ketimpangan pendapatan antarpenduduk. Sektor non-tradeable tumbuh tinggi tapi hanya menampung sedikit TK, sehingga mereka yang terlibat di dalamnya menikmati pendapatan yang tinggi. Hal yang berbeda terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian yang tumbuh rendah, namun penyerapan TK-nya tinggi. Konsekuensinya, mereka yang terlibat dikedua sektor itu hanya menerima pendapatan yang rendah.

Narasi tersebut ditopang oleh data Rasio Gini/RG (untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk) yang terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2010 lalu RG sudah mencapai 0,37; padahal pada masa sebelum krisis ekonomi 1998 RG di Indonesia tidak pernah mencapai lebih dari 0,33 (semakin tinggi RG menunjukkan ketimpangan yang makin hebat). Jadi, dengan tambahan data ini sebetulnya kenaikan pendapatan per kapita yang terus berlangsung dari tahun ke tahun tidak banyak berarti karena penikmat kenaikan itu hanya sebagian kecil masyarakat. Sementara itu, ketimpangan daerah/regional juga masih langgeng, di mana Pulau Jawa menyumbang 57,6%; Sumatra 23,5%; Kalimantan 9,6%; Sulawesi 4,6%; dan wilayah lain 4,7%. Dari aspek demografis, sebetulnya data-data ini kurang menimbulkan persoalan karena jumlah penduduk memang sebagian besar berdiam di Jawa dan Sumatra. Tapi, dari sisi keadilan/ketahanan wilayah, data itu menimbulkan masalah genting (secara politik).

Situasi tersebut pada akhirnya lebih banyak menerbitkan kecemasan ketimbang kegembiraan dalam meneropong masa depan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi hanya akan berkelanjutan bila sebagian besar masyarakat turut serta dalam gerbong pembangunan. Sebaliknya, jika sebagian besar masyarakat tergelincir dalam kegiatan ekonomi, maka berpotensi memunculkan sosial distrust kepada pemerintah. Inilah yang pada gilirannya akan meruntuhkan kredibilitas pemerintah dan mengganggu kegiatan ekonomi, yang sebagian sudah dapat dirasakan sekarang, seperti kasus Mesuji, pertambangan di Bima, pemogokan buruh, dan aneka peristiwa yang bersumber dari defisit kesejahteraan ekonomi rakyat. Jika pemerataan pendapatan/ pembangunan ini tidak lekas disantuni, maka perhelatan politik 2014 (jika memang sesuai jadwal) pasti akan dihantui dengan isu kerusuhan sosial akibat ketimpangan ekonomi.  Celakanya, waktu pemerintah untuk berbenah sangatlah terbatas!

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*