• Ahmad Erani Yustika Publication Website

RAPBN 2013 dan Inefisiensi Belanja

By on 28 August 2012 | 961 views

Pemerintah kembali membuat RAPBN 2013 berpola seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga menyulitkan bagi pemerintah untuk mengubah tatanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. RAPBN 2013 disusun defisit lagi (1,6%), atau dengan kata lain belanja pemerintah lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh. Dengan begitu, pemerintah harus menambah utang dalam jumlah yang cukup besar untuk menutup belanja. Janji pemerintah untuk membuat anggaran berimbang pada 2014 tentu makin jauh dari realitas. Berikutnya, subsidi dianggarkan sangat besar (Rp 316 triliun) sehingga menekan alokasi anggaran untuk kepentingan lain, semisal dana pengurangan kemiskinan. Sementara itu, lagi-lagi belanja pegawai tidak bisa ditekan oleh pemerintah sehingga alokasi belanja modal jauh dari kebutuhan yang diperlukan (alokasinya kurang Rp 200 triliun). Lebih fatal lagi, pemerintah kembali melanggar UU karena mengalokasikan anggaran kesehatan kurang dari 5% (Rp 31,2 triliun).

Subsidi dan Alokasi Sektoral
Pemerintah sebetulnya tidak perlu menyusun anggaran defisit apabila asas efisiensi penerimaan dan belanja  betul-betul diperhatikan dalam penyusunan RAPBN 2013. Kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan telah membuat simulasi APBN Alternatif, di mana APBN tidak perlu didesain defisit untuk menghasilkan capaian yang sama, bahkan dengan kualitas yang lebih bagus. Pertama, belanja pegawai tak seharusnya mengalami kenaikan yang sedemikian besar, dari Rp 212 (2012) triliun menjadi Rp 241 triliun (2013). Pemerintah mestinya berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan moratorium penerimaan pegawai (karena selama 6 tahun terakhir jumlah PNS meningkat drastis) dan mengevaluasi kenaikan gaji yang selama ini dilakukan dengan perbaikan kinerja. Kedua, subsidi energi dan nonenergi mestinya bisa ditekan menjadi sekitar Rp 250 triliun (selisih Rp 65 triliun dengan pemerintah) sehingga dapat dipakai untuk kepentingan lain.

Soal subsidi ini, perlu diperhatikan beberapa poin berikut. Kami membagi Rp 250 triliun untuk subsidi energi (khususnya listrik dan BBM) sebesar Rp 175 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp 75 triliun. Dengan struktur subsidi seperti ini, maka bobot mutu subsidi menjadi lebih baik sebab tidak seluruhnya dipakai untuk sektor energi, meski kami berpendapat bahwa subsidi energi sampai saat ini masih tidak dapat dikurangi secara drastis. Poin lainnya, apakah pengurangan subsidi energi ini berimplikasi terhadap kenaikan harga minyak dan listrik? Jawabannya tidak, asalkan dua hal  berikut dilakukan pemerintah: (i) konversi gas sejak sekarang sudah disiapkan dan tidak menjadi wacana saja. Migrasi ke gas akan mengurangi secara drastis jumlah konsumsi BBM; (ii) pola yang sama juga dikerjakan untuk produksi listrik yang tidak bertumpu kepada minyak, tapi gas dan batu bara. Jika harga listrik tetap naik, maka hanya untuk pelanggan daya di atas 900 watt.

Pada sisi alokasi anggaran berdasarkan fungsi, terdapat pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga APBN menjadi kurang bertenaga. Kami lebih menekankan kepada alokasi untuk sektor pertanian dan industri (plus koperasi/UMKM, ketenagakerjaan, dan kelautan) untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dinikmati sebagian besar warga. Sektor-sektor tersebut merupakan penyerap tenaga kerja yang besar dan Indonesia memiliki potensi yang hebat untuk menjadi pemain besar dunia. Namun, akibat keterbatasan anggaran dan komitmen yang rapuh dari pemerintah menyebabkan potensi itu tidak bisa dikapitalisasi menjadi lokomotif gerak pembangunan ekonomi nasional. Keprihatinan lainnya adalah alokasi kesehatan yang masih jauh dari amanah UU Kesehatan, karena mestinya sektor ini mendapatkan porsi anggaran sekitar Rp 82 tiliun. Jika pemerintah bisa menafkahi pendidikan sesuai dengan UU, mengapa hal yang sama tak dikerjakan untuk kesehatan?

Optimalisasi Penerimaan
Bagaimana halnya dengan sisi pendapatan? Kami berpandangan bahwa penerimaan pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dapat ditingkatkan secara meyakinkan. Pada RAPBN 2013 ini kami merancang asumsi bahwa tax ratio bisa ditingkatkan minimal menjadi 14%, bahkan bila pemerintah serius rasio pajak dapat dikerek pada angka 15% dari PDB.  Agenda terpenting adalah peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) hingga mencapai minimal 30 juta, dengan tingkat kepatuhan rata-rata 70%. Pada akhir Maret 2012 jumlah wajib pajak mencapai 22 juta (terdiri 19,8 juta WP orang pribadi dan 2,2 juta WP badan) dengan tingkat kepatuhan 52,74%, atau hanya sekitar 9,33 juta WP dari 17,69 juta WP yang terdaftar. Jika dirinci, pada 2011 kepatuhan penyampaian SPT WP Badan hanya 32,72% dari 1,5 juta WP badan terdaftar. Sementara untuk WP perorangan, tingkat kepatuhannya lebih tinggi 54,72% dari 16,10 juta. Agenda lain ialah meminimalisir tunggakan sengketa pajak dan mengkaji ulang kebijakan pengurangan pajak bea masuk ke Indonesia.

Hal yang sama juga datang dari PNBP, di mana pada 2013 pemerintah mempunyai potensi penerimaan sebesar Rp 450 triliun. Sebaliknya, pemerintah pada RAPBN 2013 hanya merancang PNBP sebesar Rp 324 triliun, turun dari 2012 (APBNP 2012) yang sebesar Rp 341 triliun. Perlu disampaikan bahwa tingginya potensi PNBP yang kami rancang bukan disebabkan oleh penambahan eksplorasi SDA, tapi semata bersumber dari optimalisasi dari eksplorasi yang selama ini sudah berjalan dengan cara sebagai berikut: (a) renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport dan pertambangan umum lainnya; (b) renegosiasi harga penjualan gas LNG Tangguh dengan China; (c) renegosiasi penguasaan blok-blok migas yang dimiliki oleh asing untuk dikelola oleh perusahaan negara; (d) efisiensi pengeluaran Cost Recovery; (e) optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan; dan (f) peningkatan penerimaan dari BUMN. Sungguh potensi dari sini luar biasa besar, tapi selama ini dibiarkan luput begitu saja.

Jika dilihat secara keseluruhan sebetulnya besaran belanja RAPBN 2013 pemerintah dengan APBN Alteratif yang kami susun tidak banyak berbeda. Pemerintah membuat belanja sebesar Rp 1657 triliun, sedangkan kami Rp 1650 triliun. Bedanya, pemerintah menghitung pendapatan negara hanya Rp 1507 triliun, sedangkan kami jumlahnya persis sama dengan belanjanya, yakni Rp 1650. Pendapatan negara itu murni bersumber dari pajak (Rp 1200 triliun) dan PNBP (Rp 450 triliun). Sebaliknya, pemerintah harus menutup selisih belanja dan pendapatan yang sebesar sekitar Rp 150 triliun dengan utang. Di luar itu, kami betul-betul mematuhi amanah UU dengan memberi porsi sektor kesehatan sebesar Rp 82,5 triliun dan alokasi sektoral sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh perekonomian, seperti kemiskinan, pengagguran, dan ketimpangan pendapatan. Sehingga, alokasi anggaran untuk sektor pertanian, perindustrian, UMKM/koperasi, ketenagakerjaan, dan kelautan cukup besar. Silahkan publik menilai mana di antara dua konsep ini yang laik untuk dijalankan!

*Ahmad Erani Yustika, Ekonom Universitas Brawijaya;
Direktur Eksekutif INDEF; Dewan Nasional Seknas FITRA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*
= 4 + 9