Reshuffle dan Arah Ekonomi

Kerangka Kebijakan Ekonomi
Dengan begitu, letak persoalan yang membuat kinerja ekonomi nasional terbelah menjadi dua “wajah” tersebut adalah akibat pilihan kebijakan reformasi ekonomi. Tentu saja tidak ada resep instan untuk membalik keadaan ini, karena pilihan yang tersedia hanyalah mengubah pendulum kebijakan tersebut. Secara prinsipil, spirit konstitusi harus betul-betul memantul dalam pilihan kebijakan ekonomi, misalnya dalam kasus liberalisasi dan tata kelola di sektor SDA, strategi, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Setelah itu, sektor keuangan harus didesain untuk melayani sektor riil, bukan menafkahi dirinya sendiri. Hancurnya sektor riil sebagian karena orientasi sektor keuangan yang salah arah. Terakhir, sektor pertanian dan industri harus menjadi sandaran perekonomian nasional agar masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan menjadi lebih gampang diurai dan dipecahkan.
Reshuffle kabinet, khususnya di pos ekonomi, harus dilihat dalam konteks ini. Penurunan pertumbuhan sektor pertanian dan industri tidak bisa dilihat semata karena kelemahan aktor-aktor di baliknya. Demikian pula pertumbuhan sektor keuangan yang mencengangkan (tapi rapuh) yang kurang mendonasikan perkembangan ke sektor riil perlu dicermati dari dasar-dasar pilihan kebijakan reformasi ekonomi selama ini. Hal yang sama juga berlalu di sektor perdagangan, yang membuat akhir-akhir ini tekanan neraca perdagangan terguncang dan juga menjadi sebab hancurnya sektor pertanian industri. Sampai saat ini neraca perdagangan nasional masih relatif aman karena ditopang oleh ekspor komoditas perkebunan dan SDA lainnya, seperti kelapa sawit, kakao, karet, gas, batu bara, dan lain-lain. Jika simulasi dilakukan tanpa komoditas-komoditas tersebut, bisa dipastikan neraca perdagangan di ambang bahaya.
Oleh karena itu dua syarat penting akan sangat menentukan keberhasilan reshuffle kabinet kali ini. Pertama, pergantian orang di pos ekonomi (entah berasal dari parpol maupun profesional) pasti tidak akan memerbaiki keadaan bila arah baru kerangka/kebijakan ekonomi tidak diproduksi. Konstitusi harus diletakkan sebagai pemandu paling sahih dari pembentukan kerangka baru ekonomi tersebut. Kedua, kabinet harus diisi oleh orang yang paham aspek teknis perekonomian dan dibersihkan dari anasir-anasir liberal yang menyimpang dari spirit konstitusi. Ketiga, agenda penguatan sektor pertanian dan industri (serta pelaku UMKM) dijadikan prioritas dalam sisa masa kerja pemerintah dan sektor keuangan diabdikan bagi kemajuan kedua sektor tersebut. Tentu masih banyak pekerjaan rumah lainnya, namun tiga panduan ini menjadi syarat inti bagi munculnya harapan baru perekonomian nasional.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*


*