Satu Tahun Krisis

September ini tepat setahun peristiwa krisis keuangan terjadi. Krisis yang masih berlangsung ini merupakan salah satu krisis terburuk di dunia, yang tidak hanya ditandai oleh…

Restriksi Sektor Finansial

Sekarang, hampir semua orang mengamini bahwa salah satu sumber terpenting krisis ekonomi adalah liberalisasi sektor keuangan yang tidak diimbangi dengan kelembagaan (aturan main) ekonomi yang lengkap. Liberalisasi, yang bermakna menyerahkan kedaulatan kegiatan ekonomi kepada pasar, dianggap menyimpan cacat bawaan berupa pemberian fasilitas kepada penguasa modal untuk mengeruk laba dengan memanfaatkan kelemahan pasar. Di sini, salah satu keterbatasan pasar itu berwujud dalam informasi asimetris antarpelaku ekonomi sehingga hanya para pemilik akses yang akan memeroleh profit. Pemilik akses itu tidak lain adalah penguasa modal.

Pasar, Informasi, dan Regulasi

Mekanisme pasar menjadi salah satu isu dalam ilmu ekonomi yang tidak habis dikupas hingga kini. Kubu ekonomi paling kanan (klasik/neoklasik) yakin pasar dapat menjalankan tugas mengawal kegiatan ekonomi secara efisien, sehingga peran institusi lain (baca: pemerintah) tidak diperlukan. Sebaliknya, kubu paling kiri (ekonomi marxian) percaya tentang cacat bawaan pasar, di mana pasar dianggap sebagai institusi yang hanya menyokong kepentingan kapitalis sehingga merugikan preferensi khalayak (yang tidak bermodal). Peran pasar yang tidak sempurna itulah yang dikritisi oleh tiga sekawan ekonom, yakni Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, dan Roger B. Myerson, hingga komite memilih mereka sebagai pemenang nobel ekonomi. Tentu saja, kritik terhadap pasar tidak lantas menempatkan mereka sebagai wakil dari aliran ekonomi marxian.

Paradoks Ekonomi Asia

Pertemuan Forum Ekonomi Dunia tentang Ekonomi Asia Timur di Singapura (24/06/2007) memunculkan secara eksplisit paradoks yang sebetulnya sudah sering diekspresikan oleh para ekonom, yakni selisih jalan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (dan penyakit lainnya) di Asia (Kompas, 25/06/2007). Secara umum, pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia memang sangat mencengangkan dalam dua dekade terakhir ini, setidaknya bila kita merujuk kepada China, India, Korsel, Taiwan, Hongkong, Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Namun, di sisi lain, penyebaran kemiskinan juga terus merayap di wilayah tersebut, nyaris tanpa bisa dicegah. Majalah Time (14 Maret 2005) mengungkap sekurangnya terdapat 1,2 miliar penduduk dunia yang tergolong miskin absolut (extreme poverty), di mana wilayah Asia menyumbang paling besar, sementara benua Afrika mendonasikan proporsi terbanyak (separuh penduknya terperangkap dalam kemelaratan absolut).

Pangan Murah dan Sindrom Kelangkaan

Hingga kini, isu pangan selalu penting di Indonesia karena proporsi pendapatan rumah tangga yang dibelanjakan untuk pangan pada dekade 1980-an mencapai 70% dan sekarang sekitar 50%. Walaupun penurunan ini berarti, tapi secara umum masih cukup besar karena separuh pendapatan habis digunakan untuk konsumsi pangan. Ini tentu berbeda dengan, misalnya, AS yang warga negaranya pada 2003 hanya membelanjakan sekitar 10% pendapatan riilnya (disposable income) untuk konsumsi pangan (food). Angka ini merupakan yang terendah di AS sejak 1929, apalagi jika dibandingkan dengan puncaknya pada 1933 yang mencapai 25,2%.

Menelanjangi Liberalisme

Pada saat sosialisme “berjaya” pada dekade 1950-an yang tampak di permukaan sebetulnya khayalan tentang indahnya pemerataan. Sebab, yang sebenarnya terjadi adalah kemelaratan massal di sela-sela kemewahan yang dinikmati segelintir elite politik. Itulah aurat sosialisme yang coba ditutupi lewat baju “sama rata, sama rasa”. Kontras dari itu adalah impian kapitalisme tentang pesona “pertumbuhan tak terbatas” yang bakal dinikmati oleh semua orang melalui kebebasan tak terhingga bagi individu untuk menggelindingkan kegiatan ekonomi. Realitasnya, kebebasan tak terbatas itu hanyalah milik pemilik modal yang jumlahnya amat sedikit, sedangkan selaksa kaum tunakapital tersandera dalam pilihan-pilihan yang serba terbatas. Hasilnya, ketimpangan kesejahteraan yang amat telanjang dan watak kerakusan korporasi yang tidak terbendung. Ketelanjangan kapitalisme inilah yang hari-hari belakangan ini tersingkap dari kancing baju perekonomian AS, sehingga kehormatannya nyaris terkoyak.

Kenaikan Harga Bersyarat

Rumor pemerintah akan menaikkan harga minyak (BBM) nampaknya hampir mendekati kenyataan setelah Departemen Keuangan diketahui membuat skenario kenaikan harga minyak tersebut. Disebutkan dalam skenario itu, kenaikan harga minyak rata-rata 28,7% dengan persentase kenaikan terbesar terjadi pada premium (33%), disusul solar (27,9%), dan minyak tanah (25%) [Kontan, 30/4/2008]. Pilihan ini diambil karena pemerintah menyadari bahwa kebijakan lain, semisal smart card, tidak realistis dilakukan mengingat kapabilitas birokrasi yang lemah. Sedangkan kebijakan tidak menaikkan harga juga bukan langkah yang solid, karena walaupun secara politik lebih aman namun diperkirakan akan membuat anggaran negara semakin tertekan (sebab subsidi kian membengkak). Tetapi menaikkan harga minyak dengan persentase sebesar itu (28,7%), tentu juga harus dihitung secara cermat dampaknya karena berpotensi merobohkan daya tahan perekonomian.

Bank Dunia Di Bawah Zoellick

Setelah kredibilitas Presiden AS, George W. Bush, di Bank Dunia (BD) sempat jatuh akibat skandal yang dilakukan oleh bekas Presiden BD (Paul Wolfowitz), para pengamat ekonomi dan politik memperkirakan proses pemilihan Robert B. Zoellick (calon yang disodorkan oleh Bush untuk menggantikan posisi Wolfowitz) bakal berliku. Tetapi, ternyata dugaan itu meleset setelah beberapa minggu lalu Dewan Direktur BD menyetujui penunjukan Zoellick nyaris tanpa perdebatan. Dengan demikian, seperti yang sudah menjadi konvensi selama ini posisi Presiden BD masih dipegang oleh AS, sedangkan penguasa IMF berasal dari Eropa. Tentu saja, masuknya Zoellick ke BD menunjukkan masih kuatnya kuku Bush mencengkeram BD, sebab –seperti halnya Wolfowitz- Zoellick merupakan salah satu orang kepercayaan Bush. Setidaknya, sejak tahun 2000 Zoellick selalu masuk lingkaran penting dalam pemerintahan Bush di Gedung Putih.

Page 7 of 8