Ekonomi RI Menuju 2013

Tak terasa tahun akan segera berganti menuju 2013. Sepanjang 2012 ini pasang surut silih berganti menandai perjalanan ekonomi nasional. Pada awalnya pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi 2012 akan melaju sampai 6,7%. Pada pertengahan tahun pemerintah melakukan revisi pertumbuhan ekonomi menjadi 6,5% setelah Triwulan I dan II pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 6,3-6,4%. Namun, tampaknya sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi nasional hanya akan mencapai 6,2-6,3%. Indef (2011) sejak akhir tahun lalu, saat mempublikasikan kajian dalam acara Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI) 2012, sudah mengestimasi pertumbuhan ekonomi 2012 hanya akan berada di kisaran 6,1-6,3%. Sungguh pun begitu, pasang surut ekonomi tersebut tidak hanya terjadi pada indikator pertumbuhan ekonomi, banyak variabel ekonomi lainnya yang laik ditelisik sebagai bahan evaluasi dan sekaligus memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2013.

Evaluasi 2012
Sekurangnya terdapat tiga aspek penting yang patut dicermati secara khusus dalam perekonomian sepajang 2012 ini. Pertama, perdagangan internasional menjadi titik paling lemah dari perekonomian nasional bila sedang terjadi guncangan krisis ekonomi internasional. Sebetulnya pemerintah sudah diingatkan sejak lama soal ini: ekspor terlalu tergantung dari komoditas primer dan negara tujuan ekspor hanya ke negara-negara tertentu saja, khususnya ke wilayah Eropa, Jepang,  Asean, dan AS. Di luar itu, komoditas olahan Indonesia sangat tergantung dari bahan baku impor. Akibatnya, ketika ekspor meningkat akan segera diiringi dengan kenaikan impor bahan penolong. Sampai semester I 2012, 72% impor adalah bahan baku, sisanya adalah barang modal dan konsumsi. Implikasi yang paling terasa ketika terjadi krisis ekonomi global: ekspor merosot, tapi impor sulit ditekan. Inilah yang menyebabkan neraca perdagangan tertekan sehingga selama empat bulan berturut-turut (April-Juli) neraca perdagangan mengalami defisit.

Kedua, daya saing Indonesia juga terus merosot, baik berdasarkan studi yang dilakukan oleh World Economic Forum/WEF maupun Bank Dunia. Peringkat daya saing ekonomi menurut WEF (2012) merosot ke urutan 46 (2012) dari semula 44  (2011). Hal yang sama juga dilaporkan oleh Bank Dunia, di mana peringkat kemudahan bisnis di Indonesia mengalami penurunan dibandingkankan 2011. Problem mendasar dari daya saing ekonomi itu masih sama dari tahun-tahun sebelumnya: inefisiensi birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebenarnya ada perbaikan terhadap penanganan masalah-masalah itu, tapi jika dikomparasikan dengan negara lain perbaikan itu sangat lambat. Padahal dalam konteks globalisasi, di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang paling agresif menceburkan diri, perbaikan tidak cukup dilihat hanya dari komparasi terhadap tahun sebelumnya, tapi yang lebih penting perbandingannya dengan negara lain.

Ketiga, mungkin pemerintah terlambat menyadari soal genting ini: ketimpangan pendapatan kian tinggi dan berpotensi sulit ditangani di masa depan. Problem ini sungguh rumit, tapi secara umum berakar dari dua pokok soal: kesalahan memilih sektor basis dan kecepatan adopsi liberalisasi. Menyangkut sektor basis, terdapat proses asimetris atas transformasi ekonomi, di mana pergeseran dari sektor pertanian ke industri dan jasa berlangsung cukup cepat, namun tidak diimbangi dengan peralihan tenaga kerja dari sektor primer ke sekunedr/tersier sehingga menjadi sumber “ketimpangan internal”. Berikutnya, liberalisasi yang terlalu cepat tanpa memerhatikan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja membuat hanya segelintir pelaku ekonomi yang diuntungkan dari proses tersebut. Akibatnya, penduduk yang tidak memiliki keahlian bukan saja sulit memerbaiki akses perekonomian, tapi lebih parah lagi terdesak dari arena permainan ekonomi sehingga kondisinya makin menyedihkan.

Mendayagunakan Instrumen Fiskal

Pada 2013 perekonomian global masih akan tetap suram meski sedikit membaik daripada 2012. Oleh karena itu sulit bagi Indonesia mendongkrak ekspor seperti masa sebelum 2012. Terdapat dua hal yang bisa dilakukan untuk memerbaiki neraca perdagangan pada 2013: mengurangi impor bahan baku dan memercepat industri pengolahan berbasis komoditas pertanian/alam. Pengurangan impor bahan baku bukan hal yang mudah karena terkait dengan struktur industri pengolahan yang dikembangkan. Pengurangan bahan baku impor hanya mungkin dlakukan bila industri pengolahan yang dipilih bahan bakunya ada di dalam negeri. Oleh karena itu, dua agenda tersebut bisa dicapai dengan satu tarikan saja: geser industri pengolahan ke komoditas yang berbahan baku domestik, khususnya di subsektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Pola ini bermanfaat dalam dua hal sekaligus: mendorong pengurangan impor (bahan baku) dan peningkatan nilai tambah.

Soal daya saing dan perbaikan kemudahan bisnis menjadi pertaruhan pemerintah pada 2013. Pemerintah tinggal memiliki tempo setahun itu, sebab pada 2014 tidak mungkin pemerintah bisa memercepatnya akibat disibukkan urusan Pemilu. Korupsi barang kali sulit untuk dipangkas hanya dalam masa setahun, sehingga inefisiensi birokrasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih berpeluang untuk digarap secara lebih maksimal. Saya menyarankan pemerintah melakukan reformasi birokrasi secara selektif untuk urusan yang betul-betul terkait dengan kemudahan bisnis, seperti perizinan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk perbaikan sarana dan prasarana logistik. Dalam dua hal itu, yaitu perizinan dan logistik, situasi Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain (bahkan di kawasan Asean sekalipun) sehingga  perbaikan di sisi tersebut akan sangat berarti bagi penguatan iklim investasi. Aspek-aspek lain terkait infrastruktur dan inefisiensi birokrasi tentu tetap penting, namun pemerintah harus memastikan dua hal itu diselesaikan terlebih dulu.

Seperti disampaikan di muka, perekonomian global masih akan terpuruk tahun depan sehingga butuh penanganan yang lebih serius dari pemerintah. Saya meyakini pertumbuhan ekonomi tahun depan akan lebih baik ketimbang 2012, namun tidak setinggi proyeksi pemerintah (6,8%). Pada 2013 pertumbuhan ekonomi rasanya cuma akan berada di kisaran 6,5-6,6%. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah fokus mengembangkan sektor pertanian dan industri agar kualitas pertumbuhan ekonomi lebih bagus, termasuk mengerem laju liberalisasi di sektor tersebut. Jika kualitas pertumbuhan itu diperbaiki, maka secara otomatis problem kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dapat diatasi lebih cepat ketimbang 2012. Di sini kebijakan strategis yang bisa didayagunakan pemerintah adalah via instrumen fiskal. Syaratnya, penyerapan anggaran harus lebih baik, belanja modal betul-betul bisa dipakai seluruhnya sesuai dengan perencanaan, dan alokasi sektoral diperbesar untuk mengembangkan sektor riil. Jika pekerjaan “minimal” ini dikerjakan dengan baik, maka hasilnya akan jauh lebih solid ketimbang 2012.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Next Post:
Previous Post:

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*