Infrastruktur Listrik dan Masa Depan Ekonomi

Pada 2007 PT PLN (Persero) mencanangkan lompatan besar dalam upaya pelayanan energi listrik bagi masyarakat. Dengan Visi 75-100, PLN bertekad memberi layanan listrik pada semua warga negara (100 persen) pada saat bangsa Indonesia merayakan 75 tahun kemerdekaannya (2020). Rencana itu tentu sangat bagus, namun kita tentu boleh cemas dengan realisasinya. Hingga kini, setelah Indonesia berusia 61 tahun, PLN baru mampu melistriki 33 juta rumah tangga atau setara dengan rasio elektrifikasi 55%. Selain itu, dari 65 ribu desa di Indonesia, baru 51 ribu desa di antaranya yang menikmati listrik (itu pun masih ada penduduk yang belum mendapatkan akses di desa yang sudah teraliri listrik). Dalam soal rasio elektrifikasi ini, di Asia Tenggara posisi Indonesia hanya lebih baik dari Laos dan Kamboja yang rasio elektrifikasinya sekitar 40%. Singapura rasio elektrifikasinya 100%, Malaysia dan Brunei Darussalam di atas 80%, dan Filipina mencapai 60% (Departemen ESDM, 2009).

Urgensi Infrastruktur

Puluhan tahun lalu, ahli ekonomi pembangunan Rosentein-Rodan telah mengampanyekan big-push theory yang intinya berbicara mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran (listrik, transportasi, dan telekomunikasi) sebagai pilar pembangunan ekonomi. Infrastruktur itu akan menjadi lokomotif pergerakan barang/jasa, mengurangi biaya produksi/distribusi, dan mempercepat koneksi pembangunan antargeografis. Faktor infrastruktur ini juga menjadi salah satu penjelas keberhasilan ekonomi negara-negara maju, seperti Jepang, AS, dan Eropa. Sebaliknya, akibat tidak tersedianya infrastruktur yang memadai di Indonesia menyebabkan biaya produksi/distribusi barang menjadi sangat mahal. Secara ekstrem, sering dicontohkan lebih mudah dan murah mengirim barang dari Jakarta ke AS ketimbang ke Papua untuk menunjukkan betapa masalah infrastruktur sudah sedemikian gawatnya.

Menyadari pentingnya infrastruktur ini, China dalam 10 tahun terakhir ini telah membelanjakan ribuan miliar dolar untuk membangun infrastruktur. Jauh sebelum krisis ekonomi berlangsung, China telah meluncurkan paket pembangunan infrastruktur yang diharapkan menjadi lokomotif perekonomian. Sekadar contoh, tahun lalu saja China melakukan investasi konstruksi jalur rel kereta api sebanyak US$ 41 miliar dan tahun ini (2009) ditambah menjadi US$ 88 miliar. Di luar itu, investasi jalan (tol) dan listrik telah berjalan cukup lama sehingga secara keseluruhan ranking infrastruktur China memang mengesankan. Hasilnya, investasi asing di China juga naik luar biasa. Sejak 2004-2008 pertumbuhan investasi AS ke China terus naik secara pesat, mengalahkan pertumbuhan investasi AS ke Jepang dan India (meskipun secara absolut nilai investasi ke Jepang tetap yang lebih besar) [Time, 10/8/2009].

Dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 1 persen/tahun, maka pada 2020 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 260 juta jiwa. Jika diasumsikan bahwa dalam satu keluarga terdiri empat orang, berarti ada sekitar 70 juta keluarga pada 2020. Terkait pasokan listrik, saat ini baru sekitar 33 juta keluarga saja yang sudah terlistriki. Dengan kata lain, mulai sekarang PLN ditantang melistriki sekitar 37 juta keluarga hingga 2020. Guna mencapai target tersebut, berarti tiap tahun PLN harus menyambung 3-3,5 juta pelanggan baru. Untuk mencapai target itu dibutuhkan pembangkit listrik rata-rata sebesar 3.500 MW dan transmisi sepanjang 3.000 kilometer sirkuit (kms) dengan 8000 MVA, dan jaringan distribusi tegangan menengah 20.000 kms serta tegangan rendah 30.000 kms dengan 6.000 MVA. Dilihat dari nilai riilnya, investasi yang dibutuhkan mulai 2011 – 2025 mencapai Rp 530 triliun (Departemen ESDM, 2009).

Akses Industri dan Masyarakat

Pemerintah tentu tahu dan paham peta persoalan itu. Dalam rencana umum ketenagalistrikan 2005-2025, tergambar jelas tentang situasi defisit listrik. Pertumbuhan konsumsi listrik mencapai sekitar 7%/tahun, sedangkan peningkatan pasokan listrik hanya kurang dari 4%. Cadangan listrik pun jauh dari memadai, di mana dari kebutuhan cadangan 30%, yang kini tersedia cuma 20%. Dengan kondisi ini, sudah pasti PLN tidak sanggup memenuhi permintaan listrik. Solusinya, dalam jangka pendek upaya penghematan untuk menekan konsumsi listrik perlu dilakukan. Sungguh pun begitu, cara ini jelas tidak laik dilakukan dalam jangka menegah/panjang, apalagi dijadikan jalan keluar permanen. Cara lain yang perlu segera diupayakan adalah merangsang sektor swasta ikut membiayai pembangunan pembangkit listrik, sebab pemerintah dan PLN tak mungkin menanggung seluruh beban investasi.

Dalam soal keterlibatan pihak swasta ini (public-private partnership) sebenarnya telah banyak kesepakatan yang dibuat, seperti yang terjadi dalam forum infrastructure summit. Namun, sebagian besar tidak dapat dieksekusi karena lemahnya koordinasi dan insentif kebijakan yang bisa diberikan pemerintah. Akhirnya, persetujuan itu cuma tinggal di atas kertas dan tidak menjelma menjadi kenyataan. Selebihnya, soal listrik ini bukan sekadar mengaitkan dengan kinerja ekonomi semata, tetapi juga memastikan hak masyarakat untuk mengakses listrik dapat dipenuhi. Sampai kini masih banyak daerah-daerah yang belum tersentuh listrik sehingga masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengaksesnya. Padahal, listrik merupakan salah satu sektor yang berkaitan dengan hajat hidup publik. Hal ini perlu dimengerti karena selama ini yang diperhitungkan dalam pembangunan listrik seakan-akan hanya untuk kepentingan investor besar atau asing.

Dengan begitu, permasalahan pasokan listrik dan rendahnya akses masyarakat terhadap listrik merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Dalam terminologi Rostow, negara yang hendak tinggal landas (take-off) membutuhkan bukan hanya tingkat tabungan yang memadai, tetapi juga ketersediaan infrastruktur yang lengkap. Hanya dengan syarat itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat mengantar negara tersebut ke fase kematangan (maturity). Pada tahap ini negara bisa dipastikan mencapai pertumbuhan secara reguler, dapat diekspektasikan, dan berkelanjutan. Seluruh daya upaya tentu harus dikerjakan untuk mencapai ini semua, termasuk usulan membentuk lembaga penjaminan infrastruktur yang sedang dimatangkan sekarang ini. Itulah tantangan nyata yang dihadapi pemerintah, yang sebagian besar penyelesaiannya tergantung dari komitmen dan kemampuan melaksanakan dari setiap program yang dibuat. Tanpa dua syarat itu, sebagus apapun konsep dan rencana yang didesain pasti tidak akan menghasilkan kemajuan, seperti yang terjadi selama ini.

Seputar Indonesia, 16 November 2009

*Ahmad Erani Yustika, Direktur Indef; Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Ekonomi – Universitas Brawijaya

Next Post:
Previous Post:

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.