Problem Kelembagaan Ekonomi

Kedangkalan Kelembagaan Mikro

Di luar itu, kelembagaan mikro (yang memungkinkan pelaku ekonomi dapat bekerjasama dan berkompetisi secara sehat) juga tidak disentuh sehingga meninggalkan patologi pembangunan yang gawat. Pertama, meskipun dana dan segepok kebijakan ekonomi sudah diproduksi untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun penurunan jumlah orang miskin tidak menunjukkan data yang impresif (pada 1990 persentase kemiskinan sebesar 15,1% dan 2010 sebesar 13,33%). Hal ini terjadi karena pemerintah alpa merumuskan kebijakan langsung yang mengaitkan kelembagaan dengan strategi pengurangan kemiskinan. Mestinya, kelembagaan yang dipersiapkan adalah aturan main hubungan antarpelaku ekonomi di sektor pertanian, mengurangi dominasi pedagang lokal, menghidupkan aset orang miskin yang mati, dan lain-lain. Harus diakui dengan rendah hati pekerjaan inilah yang terabaikan oleh pemerintah selama ini.

Kedua, ketimpangan pendapatan yang tumbuh subur disebabkan dua hal: (i) terdapat tendensi kesenjangan antara inflasi dan upah minimum semakin tipis. Hal ini terjadi karena tidak ada kelembagaan dalam bentuk statuta formal yang dibuat pemerintah untuk mengatur proporsi kenaikan upah minimum tersebut; dan (ii) liberalisasi keuangan hanya menjadi instrumen memutar dana dari satu saku ke saku lainnya (pemilik modal) tanpa memiliki dampak terhadap kegiatan ekonomi riil (investasi). Ketiga, pengangguran terbuka menunjukkan penurunan, tapi jumlah pekerja yang masuk ke sektor informal terus tumbuh (saat ini mencapai hampir 65% dari total tenaga kerja). Fenomena ini terjadi karena faktor-faktor berikut: desain insentif ekonomi yang salah, mahalnya biaya izin usaha, perilaku rent-seeking, akses permodalan yang tidak berjalan maksimal, dan ketiadaan perlindungan hukum terhadap sektor informal.

Analisis di atas memberikan petunjuk bahwa salah satu tugas terpenting pemerintah dalam menyelamatkan reformasi ekonomi adalah mendesain kelembagaan makro dan mikro yang lebih rinci agar masalah-masalah ekonomi yang pokok dapat diatasi. Pada level makro, reformasi kelembagaan sistem administrasi, legal, dan politik menjadi fokus yang tidak boleh dilupakan. Sementara itu, pada level mikro, kelembagaan ekonomi yang langsung berkaitan dengan penurunan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran mesti dirumuskan dengan detail. Berikutnya, kelembagaan makro dan mikro saja belum cukup, tapi masih harus ditopang dengan kelembagaan sosial, berupa jaminan sosial dan transfer pendapatan untuk memastikan setiap individu dapat hidup secara laik. Memang kelihatannya sudah terlambat, tapi kurang lebih hanya dengan cara inilah pembangunan ekonomi bukan hanya tumbuh, namun juga menyejahterakan semua rakyatnya.

Jawa Pos, 15 Januari 2011

*Ahmad Erani Yustika,
Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan
Universitas Brawijaya; Tulisan ini merupakan rangkuman dari pidato pengukuhan Guru Besar pada 30 Desember 2010

Next Post:
Previous Post:

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*