Resesi dan Kemiskinan

KEYAKINAN yang dirawat para ilmuwan (sosial) soal penyebab kemiskinan berpangkal dari tiga perkara: struktural, kultural, dan natural (kelangkaan sumber daya alam/SDA). Kemiskinan struktural berporos dari kebijakan (pemerintah) yang bengkok sehingga hanya segelintir pelaku ekonomi yang ikut gerbong kesejahteraan.

Kemiskinan kultural berakar dari tradisi, norma, dan kebiasaan yang berlawanan dengan elan kemajuan/inovasi (misalnya hasrat menyerap ilmu, kultur kerja, dan semangat kompetisi).

Sementara itu, kemiskinan natural lebih banyak dipasok dari keterbatasan sumber daya ekonomi (khususnya SDA). Diskursus tersebut yang selama ini mewarnai aneka formulasi kebijakan penanganan kemiskinan pada masing-masing negara. Pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang menambah perspektif baru: kemiskinan masal yang berhulu dari patologi virus yang sulit dideteksi asal muasal dan cara menghentikannya.

Kepanikan Global

Seluruh negara, nyaris tanpa kecuali, bergelimpangan menghadapi pandemi ini. Selama kurang lebih sembilan bulan mencoba dengan segala daya memitigasi dengan ragam kebijakan. Masing-masing negara mengaktifkan instrumen kesehatan untuk menyediakan alat dan fasilitas medis agar pasien dapat ditangani dengan layak (termasuk menemukan vaksin). Pada waktu bersamaan, pemerintah mengerjakan intervensi pencegahan penularan dengan kampanye protokol kesehatan yang ketat, misalnya pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan.

Di bidang sosial, seluruh pemerintahan mendesain bantalan sosial kepada kelompok lemah (kaum miskin, kelompok rentan, dan lain-lain) dengan banyak cara: pembagian makanan pokok/sembako, transfer tunai, subsidi modal, dan seterusnya. Di luar itu, dibangun stimulus ekonomi agar para pelaku bisa bertahan hidup meski dengan level subsisten. Subsidi bunga kredit dan restrukturisasi kredit (UMKM) jamaknya menjadi pilihan instrumen kebijakan.

Indonesia juga merasakan dahsyatnya dampak pandemi. Pertumbuhan ekonomi negatif 5,2 persen pada triwulan II 2020 dan diproyeksikan pada triwulan III 2020 akan tetap minus (resesi menjadi kepastian). Pertumbuhan negatif tersebut bersumber dari aktivitas ekonomi yang dibatasi karena warga tidak boleh berinteraksi secara normal. Implikasinya, investasi merosot, toko tutup, pabrik berhenti beroperasi, transportasi macet, logistik tersendat, dan perdagangan bergelimpangan. Singkatnya, ekonomi global terhuyung dan kepanikan menyergap, termasuk di negara-negara lain (global). Kemiskinan pada Maret 2020 langsung melonjak sebesar 0,56 persen ketimbang September 2019, padahal pandemi baru menyergap Indonesia pada Maret 2020. Kenaikan itu setara dengan penambahan 1,63 juta warga miskin baru atau persentase kemiskinan menjadi 9,78 persen (26,42 juta jiwa) [BPS, 2020]. Jumlah tersebut pasti akan terus meningkat apabila pandemi tidak lekas bisa diatasi.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang merana, bahkan dalam skala yang lebih masif terjadi di negara yang lebih maju. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama dunia, seperti AS, Jerman, Inggris, Jepang, Korsel, Singapura, dan Tiongkok, juga mengenaskan. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut minus lebih dalam ketimbang Indonesia. Tiongkok relatif bisa memulihkan ekonomi lebih cepat sehingga pada triwulan II 2020 pertumbuhannya telah positif. Namun, Indonesia juga patut bersyukur selisih pertumbuhan sebelum dan setelah pandemi hanya 10 persen, sementara Tiongkok 13 persen.

Jadi, indikator ini pada satu sisi menunjukkan kapasitas mitigasi ekonomi yang relatif bagus. Perkara yang saat ini perlu diwaspadai: negara lain telah mencapai puncak pandemi (sehingga lereng makin menurun), tapi di Indonesia puncak pandemi belum didaki sehingga pertambahan kasus baru terus meningkat. Jika itu yang menjadi ukuran, usia soal kesehatan masih lama sehingga urusan ekonomi tak lekas bisa diperjuangkan.

Mitigasi Kemiskinan

Mencermati keadaan ini, peta situasi wajib dibuat dengan presisi agar arah kebijakan dan alokasi sumber daya (ekonomi) dapat dibikin dengan tepat. Jika direlasikan antara resesi dan kemiskinan, deskripsi yang perlu dipahami adalah: karakteristik pandemi yang khas, stimulus fiskal yang terbatas, dan target yang perlu menjadi prioritas. Bantuan kegiatan ekonomi produktif merupakan solusi bernas pada situasi ekonomi normal. Namun, ia belum tentu efektif bila diterapkan sekarang karena karakteristik pandemi mengharuskan orang tak bertemu (secara intensif).

Bantuan sosial masif (kepada kelompok miskin yang jumlahnya kian meledak) dibatasi waktu karena anggaran fiskal yang terbatas. Sasaran kebijakan menahan jumlah orang miskin baru mesti valid karena munculnya sumur-sumur baru sebagai sumber produksi kemelaratan. Jika target terlalu lebar, fokus sasaran kabur sehingga tujuan terancam tidak tercapai. Itulah gambaran kompleksitas yang dihadapi pemerintah.

Singkatnya, apabila jalur penanganan kemiskinan dimampatkan dalam empat jalan (fiskal, produksi, keuangan, dan perdagangan), beberapa hal berikut yang bisa dijadikan opsi pemerintah. Fiskal fokus kepada 30–40 persen penduduk yang paling rentan. Mereka adalah sasaran utama program kebutuhan pokok dan transfer tunai. Pada sektor produksi, anggaran K/L dan APBD (provinsi/kabupaten/kota) berkonsentrasi pada sektor pertanian (dalam makna yang luas) dan pelaku mikro/kecil. Pastikan sektor dan pelaku itu diurus dengan layak.

Sektor keuangan menarget penerapan subsidi bunga dan restrukturisasi kredit (UMKM) dengan syarat masing-masing usaha tidak melakukan pemecatan karyawan (PHK). Sektor perdagangan fasilitasi digeser untuk memberikan akses digitalisasi dan informasi produk (jenis dan harga) agar rantai pasok makin pendek dan pelaku di hulu (petani)/UMKM terbantu pemasarannya. Jalan memang terjal, tapi keberhasilan hanya milik kaum yang terus menabur ikhtiar dan harapan. (*)

*) Guru besar FEB UB dan ekonom senior Indef

Next Post:
Previous Post:

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


*