Politik Pembangunan UMKM

Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya mengarusutamakan pembangunan UMKM agar pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan dapat dicapai. Hal itu disampaikan pada acara yang digelar Badan Koordinasi Penanaman…

UMK dan Distribusi Beban Kebijakan

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kembali menuai masalah di beberapa daerah. Di Jawa Timur, keputusan UMK yang telah dikeluarkan oleh gubernur ditolak serikat pekerja dengan alasan jumlah UMK yang ditetapkan di bawah kebutuhan hidup minimum. Masalah UMK ini sampai beberapa tahun ke depan akan terus mengalami pola serupa jika tidak ada penyelesaian komprehensif, khususnya dari pemerintah (pusat maupun daerah).  Tulisan ini berargumentasi bahwa pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan dalam penentuan UMK karena sebagian persoalan berada di tingkat pusat. Singkatnya, sebagian beban biaya produksi yang ditanggung oleh pengusaha bersumber dari tata kelola pemerintah pusat yang tidak baik, misalnya pungutan liar, inefisiensi listrik dan  infrastruktur, dan iklim investasi yang tidak mengalami perbaikan. Jika seluruh beban tersebut ditimpakan kepada pengusaha dan pemerintah daerah, maka tidak ada pemerataan beban dalam menyelesaikan persoalan UMK tersebut.