Bagi Indonesia, sekarang ini momen terbaik merapikan urusan domestik agar punya harkat di jagat global.
Sebulan ini perhatian publik tersedot dalam urusan ekonomi, yakni ”Liberation Day”. Amerika Serikat merasa selama ini ditipu negara-negara mitra dagang karena neraca perdagangan terus defisit dan angkanya kian bertambah dari tahun ke tahun.
Jika bukan pandangan AS secara keseluruhan, sekurangnya perasaan itu diungkapkan Presiden Donald Trump. Fakta yang sebenarnya terjadi, rezim perdagangan bebas yang sudah berjalan 40 tahunan ini sebetulnya didesain dan dipromosikan oleh AS, tetapi dalam perjalanannya ternyata menikam ibu kandungnya sendiri.
China, Vietnam, Korea Selatan, Meksiko, Singapura, dan banyak negara lain merupakan penyeruput liberalisasi. Pertumbuhan ekonomi mereka melesat dipicu oleh ekspor (sebagian memenuhi pasar AS) sehingga rasio ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) banyak yang melambung di atas 100 persen.
Bagi Indonesia, sekarang ini momen terbaik merapikan urusan domestik agar punya harkat di jagat global.
Maklumat pertumbuhan ekonomi
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan agenda pertumbuhan ekonomi (tinggi) sebagai maklumat seabad kemerdekaan. Di satu sisi, waktu yang tersedia tinggal 20 tahun lagi, sementara di sisi lain kebijakan ekonomi global terus mengalami ketidakpastian.
Fokus pada agenda ekonomi dalam negeri merupakan keniscayaan yang paling masuk akal untuk ditangani. Indonesia bukanlah tanpa preseden dalam hal pertumbuhan ekonomi karena pada periode 1986-1996 pernah mencapai rata-rata pertumbuhan sekitar 7 persen. Saat itu, sumber pertumbuhan ditopang tiga mata air: harga komoditas, kontribusi manufaktur, dan inisiatif deregulasi.
Saat ini masih dimungkinkan merevitalisasi sektor industri dan mengonsolidasikan deregulasi sebagai sumber pertumbuhan, tetapi nyaris tak mungkin lagi mengandalkan harga komoditas. Aransemen ekonomi global telah berubah, demikian pula lanskap ekonomi domestik, sehingga jika ingin teguh mendorong pertumbuhan ekonomi, tiga alas berikut menjadi sandaran utama.
Pertama, produktivitas dan teknologi. Ekonomi sangat bertumpu pada efisiensi dan inovasi sehingga tak akan bergerak sigap apabila tak ditopang dengan tingkat produktivitas dan penguasaan teknologi. Lapangan ekonomi dipenuhi agenda digitalisasi agar efisiensi menjadi kenyataan dari praktik produksi.
Problemnya, keterampilan dan pendidikan tenaga kerja masih jauh dari ideal sehingga produktivitas tertinggal, bahkan di level ASEAN (ILO, 2024). Penguasaan teknologi yang terbatas menyebabkan indeks inovasi juga tertinggal. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung atribut input, bahan baku, dan modal.
Kedua, nilai tambah ekonomi. Bahasa ekonomi dunia diisi oleh habitus pengetahuan yang mengonversi bahan baku menjadi produk olahan (jadi). Nilai tambah diperoleh dari injeksi teknologi dan inovasi sehingga barang atau jasa bernilai tinggi tercipta. Kemajuan China, Korsel, Vietnam, dan lain-lain (juga negara-negara tangguh sebelumnya) seluruhnya bersumber dari kreasi nilai tambah.
Ketiga, dorongan ekonomi kuat yang bersumber dari aktivitas spesifik. Rosenstein-Rodan melabeli big-push sebagai penanda gerakan ekonomi kakap yang mirip gelombang sehingga gemuruhnya terasa ke seluruh sudut lapangan ekonomi. Acemoglu dan Johnson (2023) menyebutnya the progressive movement.
Sepuluh tahun ke belakang bisa dianggap pembangunan infrastruktur sebagai big-push ekonomi sehingga mampu menjaga pertumbuhan pada level 5 persen (ketika ekonomi global sedang surut). Saat ini dibutuhkan gerakan progresif baru untuk menopang pertumbuhan, salah satunya lewat investasi masif. Investasi mesti didorong dengan tenaga berlipat agar akumulasi nilainya besar.
Ini saja belum cukup karena investasi itu harus menyasar ke sektor spesifik yang bisa memompa nilai tambah ekonomi. Investasi masif wajib pula diikuti pengaliran modal, injeksi teknologi, dan penetrasi pasar (domestik dan luar negeri) secara intensif dan determinatif.
Konsolidasi sumber daya
Investasi spesifik di atas berkelindan dengan hilirisasi sebagai proklamasi peningkatan martabat ekonomi. Hilirisasi bertumpu pada dua latar, optimalisasi sumber daya domestik dan penetrasi pasar internasional. Istilah economic dignity (harkat ekonomi) diperkenalkan oleh Gene Sperling (2020) untuk mendeskripsikan afirmasi penggunaan sumber daya publik bagi pembelaan kesempatan dan ketahanan ekonomi.
Pertama, komoditas olahan yang didatangkan dari luar negeri mesti bisa digantikan oleh produk domestik (inward-looking). Syaratnya, bahan baku wajib tersedia di dalam negeri untuk diproses menjadi produk olahan.
Misal, Indonesia mengimpor aluminium 750.000 ton setiap tahun, padahal bahan baku aluminium adalah bauksit yang diproses menjadi alumina dan diteruskan ke aluminium. Indonesia pemasok bauksit besar dunia. Hilirisasi menghentikan praktik itu dengan cara tak mengekspor bauksit lagi agar bisa diproses menjadi aluminium di dalam negeri.
Kedua, Indonesia dikaruniai pasar yang besar di dalam negeri karena jumlah penduduk banyak. Jumlah populasi merupakan salah satu syarat kesuksesan pertumbuhan ekonomi (Sharma, 2020). Situasi ini sangat menguntungkan karena skala ekonomi mudah didapatkan hanya dengan mengandalkan pasar domestik. Sungguhpun begitu, tak semua produk memiliki permintaan yang besar di pasar domestik, misalnya karena pasar belum terbentuk (seperti baterai).
Jika bahan baku dari produk itu melimpah di dalam negeri, sementara pasar internasional terbuka lebar, maka pemerintah berinisiatif mengolah komoditas itu dan dijual ke pasar global (outward-looking). Hampir semua negara maju tak hanya memanfaatkan pasar domestik, tetapi juga mendorong produknya ke luar negeri untuk mendongkrak kapasitas ekonomi.
Paling tidak rasio ekspor terhadap PDB negara maju di atas 50 persen. Indonesia sampai kini sebagian besar bertumpu pasar dalam negeri, donasi ekspor cuma sekitar 20 persen PDB.
Ketiga, struktur ekonomi suatu negara akan menentukan daya dobrak perekonomian. Selama 20 tahun terakhir terjadi gejala pelemasan daya ungkit ekonomi akibat menurunnya kontribusi manufaktur terhadap perekonomian.
Fenomena ini menimbulkan dua gejala serius: berhentinya proses nilai tambah dan keterkaitan antarlini perekonomian (backward and forward linkages) mengelupas. Penurunan sektor industri menjadi indikasi atas kian maraknya ekonomi primer/tradisional dan makin membesarnya informalisasi ekonomi.
Keduanya merupakan berita buruk bagi akumulasi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini makin mencemaskan apabila bahan baku tidak diolah, sementara produk ekspor yang didorong justru bahan penolongnya berasal dari luar negeri. Keterlepasan antarlini perekonomian sebagian tecermin dari pohon industri yang sebagian kotaknya kosong: belum terisi industri hilir yang terintegrasi. Struktur ekonomi yang kokoh butuh kebijakan industri yang solid (Stiglitz dan Greenwald, 2015).
”The currency of politics”
Terkait ketahanan energi, belakangan ini diskusi terkait ”mineral kritis” (critical minerals) berlangsung intensif. Mineral kritis dimaknai secara umum sebagai mineral yang memiliki manfaat vital bagi perekonomian dan keamanan.
Mineral ini memiliki potensi gangguan pasokan dan tak memiliki pengganti yang mencukupi/layak. Indonesia melalui Keputusan Menteri ESDM No 296/2023 telah menetapkan jenis komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral kritis. Jumlahnya 47 komoditas, termasuk aluminium, barium, besi, bismut, fosfor, galena, galium, kalium, kobal, litium, logam tanah jarang, mangan, magnesium, paladium, selenium, silika, seng, tembaga, timah, dan titanium.
Indonesia diidentifikasi memiliki 22 dari 47 mineral kritis yang telah ditetapkan. Negara maju saat ini berebut penguasaan terhadap komoditas mineral kritis demi menopang keberlanjutan sektor industri dan pertarungan geoekonomi/geopolitik. Meminjam istilah Eich (2022), mineral kritis bisa dianggap sebagai the currency of politics.
Indonesia dalam percaturan geopolitik-ekonomi ini amat diuntungkan karena memiliki cadangan mineral kritis yang besar, di samping jenis komoditasnya yang banyak. Peta ini memberikan pengetahuan yang mendasar untuk menyulam strategi ke depan, antara lain bertumpu pada pembuatan industri strategis dan konsolidasi keamanan (ekonomi, politik, dan pertahanan) nasional.
Pada fase jangka menengah ini, yang harus diupayakan dengan serius ialah penciptaan nilai atas mineral kritis. Hilirisasi mineral kritis menjadi bagian pokok menaikkan peran sektor industri dalam gelanggang ekonomi nasional.
Strategi hilirisasi juga didesain untuk meletakkan posisi Indonesia sebagai pemain inti di fora ekonomi/politik global. Posisi tawar tinggi dijadikan sebagai unit diplomasi kepentingan nasional, misal dalam perundingan dagang, bisnis, tarif, bahkan perdamaian internasional.
Berikutnya, kedaulatan atas sumber daya mineral kritis dirujuk sebagai salah satu pilar tata kelola. Negara mengatur secara saksama dan berdaulat penuh kepemilikan, penguasaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya ini. Model tata kelola lama yang dianggap kurang tepat mesti direvisi untuk memastikan mineral kritis menjadi amunisi yang bermanfaat bagi peneguhan kepentingan nasional di panggung internasional, sekaligus instrumen kesejahteraan rakyat.
Lalu lintas keamanan nasional wajib dijaga sebab sumber daya mineral kritis menjadi ladang perebutan seru, bukan hanya antar-raksasa bisnis, tetapi juga penguasa politik dunia. China, misalnya, telah membuat lima negara kaya/”Five Eyes” (AS, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia) tergantung sekurangnya pada 831 kategori barang vital. Roberts dan Lamp (2021) menyebut economic security is national security.
Matra ketahanan ekonomi
Abad ke-21 ditandai oleh kemajuan dan lompatan ekonomi, di antaranya karena kedalaman pengetahuan dan teknologi.
Problem di baliknya tak kalah dramatis, yakni ketidakpastian. Negara yang memanfaatkan teknologi melambung ekonominya dan negara yang lamban menyesuaikan hanya memperoleh getah ketidakpastian. Negara yang anggaran riset dan pengembangannya anjlok akan makin tercecer, demikian pula negara yang mengurangi dananya, seperti terjadi di Perancis, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugal, Swedia, dan AS (Susskind, 2024).
Pada situasi yang serba tidak menentu, baik oleh kecamuk perang, topan politik, amuk wabah, destruksi alam, maupun prahara sosial, dibutuhkan kekuatan ekonomi yang kokoh. Daya tahan ekonomi ini akan melapisi tubuh dari setiap sengatan turbulensi yang terjadi.
Sejak 2008 ekonomi AS sebetulnya telah terjungkal oleh permainan di sektor keuangan (subprime mortgage). Eropa ambruk mulai 2010 karena bencana fiskal yang tak tertanggulangi.
Negara mapan lain, termasuk Indonesia, bisa mengalami nasib serupa apabila tak awas. Kebajikan lama mengajarkan selalu mawas dalam tiga dimensi agar ketahanan ekonomi tetap terawat, yakni 3F (food, fuel, finance). Pangan (food) bukan semata komoditas ekonomi, melainkan barang politik.
Akibat perang Ukraina-Rusia, pangan dan pupuk menjadi langka sehingga mengakibatkan pertambahan 71 juta penduduk miskin hanya dalam tempo tiga bulan pada awal 2022, melampaui masa pandemi (UNDP, 2022). Beberapa wilayah yang terdampak meliputi Balkan, Laut Kaspia, dan Sub-Sahara Afrika.
Berikutnya, ketahanan energi (fuel) tidak bisa diabaikan lagi karena seluruh gerak hidup dan ekonomi warga negara disangga oleh energi. Energi lama ataupun yang terbarukan merupakan medan pertempuran antarnegara hari ini dan yang akan datang. Negara yang melakukan investasi di sektor ini akan memenangi peperangan ekonomi (dan politik) dalam jangka panjang.
Sektor keuangan (finance) menjadi lapis penting untuk melindungi dua hal. Satu, kesanggupan negara membela kelompok paling rentan. Tanpa ketahanan sektor keuangan (khususnya fiskal), sulit bagi negara memberikan hak hidup bagi kaum rentan, misal pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Dua, ekonomi nasional mudah dibajak oleh spekulan atau negara lain via pasar modal, sistem pembayaran, surat utang, dan lain sebagainya (sektor moneter). Stabilitas ekonomi akan terdisrupsi apabila kemandirian sektor keuangan ringkih. Jadi, tiga batu bata ketahanan ekonomi ini merupakan akar tunjang menghadapi aneka guncangan ekonomi yang makin sering terjadi.
Ahmad Erani Yustika, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya, Ekonom Senior Indef