Bank Indonesia (BI) telah mengambil keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada minggu lalu sebagai langkah antisipasi terhadap ekspektasi inflasi dan tekanan nilai tukar. BI rate masih dipakai oleh BI untuk memandu pergerakan ekonomi, khususnya tingkat suku bunga perbankan, sehingga keputusan terhadap BI rate dianggap mencerminkan ekonomi di masa depan. Jadi,…
Month: June 2013
PR Usai Kenaikan BBM
Setelah melalui perdebatan yang alot dan suasana yang mencekam karena demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa, DPR pada 17 Juni 2013 malam hari menyetujui RAPBN-P 2013 melalui voting. Lima fraksi menyatakan setuju terhadap RAPBN-P 2013 (PD, Golkar, PKB, PAN, dan PPP) dan empat fraksi menolak (PDIP, PKS, Hanura, dan Gerindra) dengan perbandingan suara 338:181….
BBM dan Politik Subsidi
Tiap pemerintahan selalu dihadapkan kepada kesukaran, nyaris tanpa pernah ada jeda. Itulah sebabnya ia diberi otoritas untuk mengambil keputusan, hampir tanpa batas. Biasanya, kesukaran-kesukaran muncul disaat pemerintah menghadapi pilihan-pilihan yang serba ekstrem, misalnya dalam kasus harga BBM. Dalam kesulitan yang amat pelik, pembatas otoritas itu hanya dua: panduan negara (konstitusi) dan kalkulasi teknokratis. Situasi seperti…
RAPBN-P Minus Kalkulasi
Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati beberapa asumsi makroekonomi penting dalam RAPBN-P 2013 (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan). Proses kesepakatan tersebut berlangsung alot, karena di luar soal asumsi makroekonomi, juga terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga minyak. Sampai saat ini masih ada beberapa fraksi yang menolak kenaikan harga minyak itu, misalnya PDIP dan…
BBM, Kinerja Ekonomi, dan Beban Politik
Pemerintah kembali menggantung keputusan soal naik atau tidaknya harga BBM (bahan bakar minyak) dengan berlindung kepada persetujuan DPR. Alasan pemerintah, jika dana kompensasi disetujui DPR, maka kenaikan harga akan dilakukan, demikian sebalikya. Pada tahun lalu pemerintah berdalih tidak bisa menaikkan harga minyak karena dihalangi oleh pasal dalam UU APBN yang mengharuskan memeroleh persetujuan DPR jika…