Afirmasi Kebijakan
Seluruh deskripsi itu lantas menimbulkan komplikasi masalah yang sulit diatasi, khususnya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Kemiskinan di Jatim memang terdapat tendensi terus turun setiap tahunnya, tapi tidak pernah lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional. Lebih miris lagi, dari 38 kota/kabupaten di Jatim, pada 2009 hanya terdapat 5 daerah yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita nasional (ketika itu pendapatan per kapita nasional sebesar Rp 24,3 juta), yakni Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang. Selebihnya, pendapatan per kapitanya kurang dari Rp 20 juta/tahun. Menariknya, sebagian besar wilayah yang memiliki pendapatan per kapita tinggi itu justru tingkat penganggurannya (terbuka) lebih tinggi ketimbang level pengangguran nasional (7,78%).
Jika diungkap secara lebih detail lagi, ada banyak masalah yang harus ditangani di Jatim, tapi sekurangnya data-data di atas telah memberikan deskripsi persoalan yang mesti diselesaikan. Pertama, pemerintah daerah harus mengurus sektor pertanian secara sungguh-sungguh karena sektor ini dihuni sebagian besar tenaga kerja, di samping realitas kemiskinan di Jatim 64,32% berada di pedesaan. Sungguh tidak layak sektor pertanian di Jatim tumbuh di bawah 5%. Kedua, menyegerakan penumbuhan sektor industri berbasis pertanian di wilayah-wilayah yang selama ini masuk dalam zona pertumbuhan dan pendapatan per kapita rendah. Di sini dibutuhkan pemetaan ekonomi yang solid dan strategi investasi terpadu. Ketiga, alokasi APBD pada setiap level pemerintahan perlu difokuskan untuk mendorong sektor pertanian dan industri, termasuk alokasi DAK (dana alokasi khusus). APBD harus dipastikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk aparat. Ketiga hal ini merupakan payung dari rincian kebijakan teknis yang harus dirumuskan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).
*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef