Pertumbuhan, Ketimpangan, dan Kerapuhan Ekonomi

Memerkuat Struktur Ekonomi
Dengan deskripsi tersebut, sulit untuk mengatakan bahwa struktur perekonomian nasional telah kuat. Di luar inflasi, kinerja perekonomian bisa dikatakan jauh dari memuaskan. Pertumbuhan ekonomi memang cukup tinggi (walaupun level yang optimal seharusnya bisa mencapai 8%), tapi diiringi dengan kualitas yang buruk; sektor riil (pertanian dan industri pengolahan) terperangkap dalam zona pertumbuhan rendah. Pengangguran terbuka memang mengalami penurunan yang terus-menerus, namun diimbuhi dengan catatan banyaknya proporsi pekerja yang bekerja di sektor informal, di samping pekerja tak penuh juga mengalami kenaikan. Ekspor nasional terus melaju, tapi dalam jangka panjang belum ada kepastian karena dua hal: (i) ketergantungan ekspor terhadap komoditas primer yang harganya di pasar internasional fluktuatif; dan (ii) pertumbuhan impor mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat sehingga selisih dengan impor kian tipis.
Oleh karena itu, terdapat beberapa agenda penting yang harus segera dilakukan pemerintah agar struktur perekonomian menjadi lebih kuat dan mempunyai efek yang bagus bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertama, target pemerintah yang paling penting bukan sekadar meningkatkan investasi, tapi juga mutu investasi. Pada Triwulan I 2011 nilai investasi memang bagus, yakni sekitar Rp 53 triliun. Namun, besaran investasi itu belum banyak yang berlokasi di luar Pulau Jawa, di sektor pertanian dan industri, dan mendorong kemampuan ekspor nasional. Investasi memang harus bertambah dari waktu ke waktu, tapi juga mesti dipastikan keberadaannya senafas dengan prioritas pembangunan. Pemerintah perlu mengedepankan pelaku ekonomi domestik yang mau membangun sektor pertanian/industri, sehingga sebagian besar insentif (fiskal maupun non-fiskal) perlu disalurkan ke sana.
Kedua, problem pengangguran yang terjadi belakangan ini sebenarnya penyelesaiannya masih semu. Angka pengangguran terbuka turun dari waktu ke waktu, namun jumlah pekerja sektor informal terus bertambah secara meyakinkan. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja formal kepada masyarakat. Kenaikan pekerja di sektor informal itu justru menunjukkan bahwa upaya penanganan pengangguran selama ini tidak dikerjakan pemerintah, tapi merupakan inisiatif masyarakat sendiri. Oleh karenanya, penurunan angka pengangguran terbuka tidak boleh dilihat sebagai indikator kebenaran jalan keluar yang ditempuh pemerintah, tapi sebab kesigapan masyarakat mencari solusinya sendiri. Pada masa mendatang, perlu dipikirkan langkah mendorong UMKM (dan penguatan sektor pertanian/indusri yang menyerap TK) sebagai cara mengurangi pekerja di sektor informal.
Ketiga, ekspor dan impor Indonesia perlu dikenali secara lebih detail mengingat struktur perdagangan internasional nyaris tidak mengalami perubahan dalam 20 tahun terakhir. Komoditas dan negara tujuan ekspor hanya bertumpu pada sedikit barang dan lokasi, sehingga pasar yang terbuka lebar tidak bisa dimanfaatkan secara lebih baik. Komoditas ekspor harus bertumpu kepada produk olahan, sehingga memiliki nilai tambah yang besar. Saat ini, sebagian ekspor nasional masih tergantung dari komoditas primer yang nilai tambahnya kecil sehingga tidak menimbulkan kesejahteraan yang berarti. Sektor industri pengolahan yang berbasis sektor pertanian menjadi pilihan bagi masa depan ekspor nasional. Berikutnya, pasar di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan sebagian Afrika belum banyak disentuh padahal peluang begitu besarnya. Intinya, syarat untuk menjadi pemain ekonomi yang penting di dunia dimiliki Indonesia, sayangnya kita tak punya pemimpin yang bisa mengelolanya.
*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef