Menakar Komitmen Kerakyatan
Menarik pula untuk melihat konservatisme kenaikan pajak, di mana pada RAPBN 2012 tax ratio hanya dinaikkan 0,4% (dari 12,2% pada 2011 menjadi 12,6% pada 2012). Dengan kenaikan tax ratio tersebut diperkirakan untuk pertama kalinya penerimaan pajak akan menembus Rp 1000 triliun, tepatnya Rp 10019,3 triliun (79% dari total pendapatan). Tax ratio tersebut semestinya bisa mencapai 13% tahun depan. Angka itu bukan sesuatu yang mustahil dicapai sebab tax ratio kita pernah mencapai 14%, apalagi pada September 2011 akan dilakukan sensus pajak sehingga dapat menjadi akselerator penerimaan pajak. Berikutnya, subsidi pada RAPBN 2012 justru turun, yakni totalnya Rp 208,9 triliun (turun Rp 28,3 triliun dari APBN-P 2011). Celakanya, sekitar 60% sudah dihabiskan untuk subsidi BBM (Rp 123,6 triliun), sisanya dipakai subsidi listrik (Rp 45 triliun), dan subsidi non-energi (Rp 40,3 triliun). Di sini terlihat betapa semangat pemihakan tidak tampak dalam struktur subsidi.
Salah satu penyebab lambannya pengurangan kemiskinan dan pengangguran akhir-akhir ini adalah rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dan industri (padat tenaga kerja). Sayangnya, alokasi buat kedua sektor itu justru sangat rendah, sehingga penciptaan lapangan kerja permanen dalam jumlah besar sukar dilakukan, padahal cara ini paling efektif untuk menurunkan kemiskinan. Tercatat, hanya ada tujuh kementerian yang memeroleh alokasi dana di atas Rp 20 triliun, namun sektor pertanian dan industri tidak masuk di dalamnya. Sektor pertanian hanya memeroleh anggaran Rp 17,8 triliun, setara dengan anggaran untuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Padahal, seperti diketahui, saat ini sektor pertanian menampung sekitar 42% dari total tenaga kerja (formal). Dengan beban ini, ditambah mayoritas orang miskin bekerja di sektor pertanian, maka sektor ini selayaknya mendapatkan anggaran minimal Rp 30 triliun.
Akhirnya, dalam beberapa hal tentu kita harus mengapresiasi upaya yang telah dilakukan dan keberhasilan yang sudah dicapai pemerintah, seperti stabilitas makroekonomi. Namun, dengan mencermati RAPBN 2012 ini, kita belum bisa mengharapkan adanya kemajuan ekonomi yang lebih memihak kepada sebagian besar masyarakat yang masih berkubang dengan kemiskinan. Struktur subsidi, alokasi antarsektor, dan prioritas program belum mendeskripsikan keinginan yang kuat bagi terjadinya perubahan ekonomi. Target makroekonomi sebagian besar mungkin akan tercapai, seperti pertumbuhan ekonomi 6,7%; inflasi 5,3%; suku bunga SPN 6,5% (3 bulan); nilai tukar Rp 8800/dolar; dan lifting minyak 950 ribu barel/hari; tapi kualitas dari pencapaian itu diperkirakan masih akan buruk. Oleh karena itu, pekerjaan rumah yang masih dapat dilakukan untuk mengoptimalisasikan RAPBN 2012 adalah perbaikan penyerapan anggaran, efisiensi anggaran, penekanan korupsi, dan monitoring yang efektif untuk setiap program. Semoga hal yang paling minimal inipun masih bisa dikerjakan pemerintah.
*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef