Alokasi RAPBN 2012
Secara keseluruhan, dengan volume RAPBN 2012 senilai Rp 1.418,5 triliun sebetulnya tidak cukup memadai untuk mendorong kegiatan ekonomi. Lebih dari itu, sebagian besar alokasi itu masih dipakai untuk kepentingan membayar gaji dan belanja pegawai, membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, dan subsidi BBM. Dengan komposisi tersebut, sulit mengharapkan APBN sebagai stimulator perekonomian. Fakta lainnya, peranan pemerintah terhadap perekonomian di Indonesia sangat kecil dibandingkan negara-negara lain. Dengan memakai data 2009, negara seperti Brunei, Thailand, Singapura, China, Malaysia, Filipina, dan Korsel rata-rata belanja pemerintah terhadap PDB mencapai 12,55%, naik dari 11,15% pada 2009 (ADB, 2010). Sementara itu, belanja pemerintah Indonesia pada 2009 hanya 9,62%, lebih kecil dari Filipina yang 10,54%. Ini tentu saja mengejutkan, karena negara maju semacam Korsel saja peran pemerintah mencapai 16,02%.
Di luar volume RAPBN 2012 yang kecil, alokasinya juga  bermasalah karena anggaran sektor pertanian dan industri juga sangat terbatas, di mana keduanya masing-masing mendapatkan alokasi kurang dari Rp 18 triliun. Kelesuan ekonomi tahun depan pasti akan memukul korporasi yang berorientasi ekspor dan investasi yang bersumber dari dana asing (PMA). Oleh karena itu, pemerintah mesti melakukan dua hal: mendorong investasi yang padat tenaga kerja dan insentif fiskal bagi sektor yang banyak menyumbang ekspor. Kedua hal itu bisa dicapai apabila sektor pertanian dan industri mendapatkan alokas yang memadai dari RAPBN 2012. Di luar stimulus fiskal yang memang harus didesain, hanya kedua sektor itu yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menyumbang ekspor sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Celakanya, pemerintah dan DPR gagal memahami aspek sederhana ini, sehingga RAPBN 2012 akan mengulang cerita usang selama ini: tidak lebih sebagai instrumen perburuan rente!
*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef