Mendesain Kepeloporan
Indonesia pernah menjadi inisiator hebat dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung dengan relevansi isi yang tetap aktual hingga kini. Situasi pada 1955 (ketika KAA diselenggarakan) dan saat ini (lebih dari 55 tahun kemudian) nyaris sama: ketimpangan ekonomi antara negara maju dan berkembang. Celakanya, penyebab ketimpangan kemajuan ekonomi itu tidak lain adalah agenda globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang juga diusung oleh WEF, di mana Indonesia menjadi penyokong aktifnya. Artinya, posisi “ideologis†Indonesia sudah sangat berbeda antara 1955 dan sekarang. Jika melihat persoalan yang masih sama dengan masa lalu, seharusnya yang kita harapkan adalah adanya sikap kritis terhadap agenda WEF dan kepeloporan Indonesia mengusung tema-tema yang sebangun dengan kepentingan nasional maupun negara berkembang lainnya, yakni kemandirian ekonomi dan kesetaraan sosial/politik.
Jika mau dilihat persoalan secara lebih jernih, maka akan kita jumpai realitas berikut. Tidak ada penambahan proporsi pendapatan yang dinikmati oleh negara-negara berkembang, sebagian besar tetap dibekap oleh negara-negara maju. Sebaliknya, proporsi penguasaan negara maju terhadap perekonomian malah lebih besar. Berikutnya, struktur perekonomian negara berkembang makin lama kian dikuasai oleh korporasi-korporasi asing. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir seluruh negara berkembang yang mempunyai komitmen terhadap agenda liberalisasi ekonomi. Gurita asing di Indonesia malah kasat mata, sehingga akhir-akhir ini terbit kesadaran untuk mengubah regulasi pelaku asing (meskipun sudah amat terlambat). Terakhir, jika memang negara maju memiliki niat baik membangun kesetaraan ekonomi/sosial, mengapa kepemimpinan Bank Dunia dan IMF tidak pernah mau diserahkan ke negara berkembang?
Argumentasi itulah yang membuat saya berpikir menjadi tuan rumah WSF lebih relevan ketimbang WEF. Agenda yang diusung WSF justru lebih kontekstual dengan situasi Indonesia (juga negara berkembang lainnya) sehingga perubahan sosial ekonomi global menjadi lebih mungkin dilakukan. Kepeloporan Indonesia lebih mudah dimunculkan pada forum itu, tidak saja karena kita pernah memiliki sejarah tersebut (KAA), tapi juga secara ideologis maupun konstitusi nilai-nilai yang diusung oleh WSF satu garis dengan sendi-sendi bernegara Indonesia. Tapi saat ini keinginan tersebut tentu sebuah impian, karena realitas di depan mata adalah Indonesia menjadi tuan rumah WEF. Oleh karena itu, harapan yang masih tersisa adalah mendorong Indonesia berperan mengimbangi agenda liberalisasi ekonomi itu dengan memasukkan poin-poin kedaulatan ekonomi, kesetaraan politik, dan penguatan sosial negara berkembang dalam forum WEF.
*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef