Pada saat Indonesia memiliki pemimpin baru (presiden) pada 2014 nanti, rasanya itulah momentum yang paling tepat untuk merombak tatanan ekonomi nasional. Tatanan tersebut bisa berjalan apabila terdapat sistem, kebijakan, dan kelembagaan yang terpadu sehingga koherensi menuju cita-cita konstitusi dapat terwujud. Saat ini memang mendesak bagi DPR dan pemerintah untuk segera mendesain UU Sistem Ekonomi Nasional…
Category: Seputar Indonesia
Krisis Ekonomi dan Mutu Pembangunan
Jika menengok ke belakang, periode 2013 dan 2014 nanti nyaris mirip dengan situasi 2008 dan 2009 lalu. Pada paruh pertama 2008 perekonomian nasional diguncang oleh kenaikan harga minyak dan pangan sehingga ekonomi berjalan tersengal-sengal. Belum usai masalah harga minyak dan pangan ditangani, tiba-tiba datang bencana lain: krisis ekonomi yang dipicu oleh subprime mortgage di AS….
Ekonomi RI Menuju 2013
Tak terasa tahun akan segera berganti menuju 2013. Sepanjang 2012 ini pasang surut silih berganti menandai perjalanan ekonomi nasional. Pada awalnya pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi 2012 akan melaju sampai 6,7%. Pada pertengahan tahun pemerintah melakukan revisi pertumbuhan ekonomi menjadi 6,5% setelah Triwulan I dan II pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 6,3-6,4%. Namun, tampaknya sampai…
Pembangunan dan Trilogi Ketimpangan
Seiring dengan prestasi stabilitas ekonomi yang terus meningkat, bahkan ketika diterpa krisis ekonomi, mencuat pula masalah akut yang harus segera diatasi di Indonesia. Persoalan itu tidak lain adalah ketimpangan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, investasi yang terus meroket, dan cadangan devisa yang makin banyak ternyata menimbulkan ongkos yang besar pula. Pembangunan ekonomi di Indonesia…
Menata Sektor Keuangan
Sampai kini Indonesia masih tersandera oleh sektor keuangan dalam menopang perekonomian. Para ekonom dan pengambil kebijakan selalu menyebut soal inefisiensi birokrasi, korupsi, dan insfrastruktur sebagai penyebab lambannya kemajuan aktivitas perekonomian atau lemahnya daya saing ekonomi. Tentu saja faktor-faktor itu memang penting, namun ada satu variabel lain yang perlu diurus dengan saksama supaya percepatan kemajuan ekonomi…
RAPBN 2013 dan Inefisiensi Belanja
Pemerintah kembali membuat RAPBN 2013 berpola seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga menyulitkan bagi pemerintah untuk mengubah tatanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. RAPBN 2013 disusun defisit lagi (1,6%), atau dengan kata lain belanja pemerintah lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh. Dengan begitu, pemerintah harus menambah utang dalam jumlah yang cukup besar untuk menutup belanja. Janji pemerintah untuk…
Pangan, Pengetahuan, dan Sejarah
Dalam buku terbarunya (End this Depression Now, 2012), Paul Krugman (peraih Nobel Ekonomi 2008) menulis pernyataan yang menarik. Di masa lalu suatu pemerintahan boleh gagal dalam mengelola perekonomian, tapi pada masa sekarang merupakan keganjilan jika pemerintah gagal mengurus perekonomian karena telah mewarisi dua hal pokok: ilmu pengetahuan dan sejarah. Pernyataan itu mungkin terlihat berlebihan, tapi…
G-20 dan Noda Ekonomi Domestik
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja mengikuti pertemuan puncak G-20 pada 17-19 Juni 2012 di Los Cabos, Meksiko. Pertemuan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh 20 negara paling besar PDB-nya di dunia, meskipun negara yang tergabung di dalamnya tidak selalu menunjukkan tingginya pendapatan per kapita (kesejahteraan individu). Kali ini pemerintah mengusung empat agenda…
Pembangunan Ekonomi dan Dukungan Energi
Indonesia merupakan salah satu negara yang dipandang memiliki prospek ekonomi cerah dalam jangka panjang. Beberapa lembaga internasional, seperti Asia Development Bank/ADB dan Bank Dunia, memproyeksikan Indonesia sebagai negara besar pada 2030 dan 2050. Bahkan, Indonesia punya potensi sebagai lima besar ekonomi, sekurangnya dilihat dari Pendapatan Domestik Bruto/PDB. Saat ini posisi Indonesia masih berada pada level…
Politik Fiskal dan Ekonomi Rakyat
DPR akhirnya membuat kompromi keputusan yang dalam beberapa aspek menimbulkan ketidakpastian di masa depan. Pasal 7 Ayat 6 UU No. 22/2011 tetap dipertahankan, namun ditambahkan dengan Ayat 6A yang memberi keleluasan pemerintah menaikkan harga minyak seandainya selama enam bulan rata-rata ICP melebihi 15%. Dengan keputusan itu, maka postur APBN-P 2012 tentu berpotensi mengalami perubahan lagi,…